GenPI.co - Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya Rosdiana Sijabat mengacungi jempol terkait kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal APBN 2023.
Seperti diketahui sebelumnya, Jokowi telah memberi perintah untuk menyiapkan strategi dan rencana besar dalam menghadapi berbagai tantangan global pada tahun depan.
Salah satunya yakni dengan menempatkan APBN 2023 sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, instrumen perlindungan sosial, dan juga mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional.
Rosdiana Sijabat menilai strategi kebijakan Presiden Jokowi yang memfokuskan APBN 2023 untuk menjaga inflasi dan pemulihan ekonomi adalah keputusan yang tepat.
Menurutnya, perlu adanya kolaborasi lintas sektoral baik antar pemerintah pusat dan daerah dalam mengeksekusi program-program yang telah diagendakan pemerintah.
“Jadi memang ini yang perlu diantisipasi. Beberapa dari enam langkah yang disampaikan oleh pak Presiden ini tentunya langkah-langkah yang mungkin bisa dikontrol dengan baik,” ucap Rosdiana dari rilis yang diterima GenPI.co, Kamis (8/12).
Padahal, jika komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik maka permasalahan yang dihadapi pemerintah akan teratasi dengan baik, terutama permasalahan ancaman resesi dan inflasi tahun depan.
“Bagaimana sesama pemerintah daerah ini bisa sama-sama serempak mengikuti trend perekonomian yang melemah secara global, sehingga daerah-daerah bisa fokus untuk membantu pemerintah kita,” ujarnya.
Selain pemerintah daerah, Rosdiana juga menyoroti kekhawatiran Presiden Jokowi terhadap anak buahnya yang diminta untuk mengesampingkan ego sektoral, agar kebijakan presiden untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi dan inflasi di tahun depan tercapai.
Lebih jauh, Rosdiana juga menilai untuk infrastruktur prioritas dan transformasi ekonomi, pemerintah harus menjaga trend positif yang dialami oleh Indonesia saat ini, dengan menjaga daya beli masyarakat agar APBN yang menjadi instrumen pengendalian inflasi bisa terealisasi.
“Pemerintah harus menjaga trend ekonomi yang positif ini, kan di sektor transportasi, kemudian industri kuliner makanan restoran perjalanan ini kan menunjukkan secara mobilitas sudah bagus, jangan sampai kondisi ini menurun,” ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi sempat menegaskan bahwa APBN menjadi instrumen pengendalian inflasi.
Selain itu, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Karena itu, untuk menjaga ekonomi dalam negeri di tengah perekonomian global yang diprediksi memburuk, pemerintah memfokuskan APBN 2023 pada enam kebijakan.
”Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi,” ujar Jokowi
Untuk mengawal kebijakan-kebijakan ini, Jokowi telah menginstruksikan kepada sejumlah kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah untuk beberapa hal penting.
Di antaranya mengendalikan secara detail belanja-belanja yang akan dilakukan, tidak terjebak pada belanja rutin, serta produk dalam negeri juga diutamakan dalam belanja pemerintah.
Dalam hal ini, Jokowi sedang mendorong pada efektivitas pembelanjaan pemerintah dengan mempertimbangkan pada kebutuhan belanja yang memang betul-betul dibutuhkan negara, serta yang tak kalah penting mengupayakan agar pemerintah menjadikan produk-produk dalam negeri sebagai bagian dari belanja pemerintah.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News