Ternyata Gorontalo Kota Paling Demokratis di Indonesia

GenPI.co – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo berada pada angka 73,92 persen (kategori baik) dan berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 72,11 persen.

Hal tersebut diungkapkan pada Diskusi Terpumpun “Kajian Peran Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Demokrasi Indonesia” yang dilaksanakan oleh Bappenas, yang berlangsung di ruang Rapat Lt.1 Bappeda Provinsi Gorontalo, Rabu (17/7/2019).

Tingginya IDI Provinsi Gorontalo dinilai melalui tiga aspek yang meliputi aspek kebebasan sipil yang sudah berkategori baik dengan nilai 85,30 poin, aspek hak-hak politik sebesar 8,18 poin dengan kategori sedang, serta aspek lembaga demokrasi sebesar 68,73 poin dengan kategori sedang.

Jika ditarik nilai rata-rata, indeks demokrasi Gorontalo tahun 2017 menunjukan peningkatan dibanding indeks demokrasi tahun 2012 dengan nilai indeks di bawah 60 persen.

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki mengatakan, peningkatan indeks demokrasi itu menunjukan hal positif. Angka tersebut mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan sejumlah peristiwa politik yang terjadi di Gorontalo.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem mengatakan walaupun Indeks demokrasi Gorontalo sudah mengalami kenaikan, namun masih perlu ada penanaman nilai2 demokrasi yang berkelanjutan. Bukan hanya pada saat mendekati momen pemilu, khususnya untuk mendukung kedewasaan dalam budaya berdemokrasi.

“Kapasitas anggota DPRD khususnya terkait pendidikan pun harus ditingkatkan serta regulasi penggunaan dana partai agar dibuat pola yang menjadi standar dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban,” tambah Ketua KPU.

Baca juga:

Gorontalo Pamerkan Produk Unggulan Di Festival Pesona Bunaken

Jelang Idul Adha, Presiden Jokowi Sedekah Sapi 1 Ton ke Gorontalo

sebagai informasi, angka IDI Provinsi Gorontalo yang berada di atas rata-rata nasional juga menjadi salah satu alasan Gorontalo menjadi salah satu lokasi FGD untuk menghimpun masukan dan umpan balik yang konstruktif khususnya terkait peran lembaga perwakilan dalam demokrasi Indonesia untuk perbaikan perencanaan nasional kedepannya.

FGD ini diikuti  Kepala Subdirektorat Kelembagaan Demokrasi  Bappenas,  Kepala Bapppeda, Ketua KPU, Perwakilan Kesbangpol, Komunitas Penggiat Pemilu, perwakilan dari Universitas Gorontalo dan media.

Simak juga video ini: