GenPI.co - Ketika Naftali Bennett terpilih menjadi Perdana Menteri Israel yang baru menggantikan Benjamin Netanyahu, hal yang sama juga terjadi di Gaza, Palestina.
Hamas pada hari Minggu (13/6) mengumumkan bahwa perdana menteri baru mengambil alih kantor di Jalur Gaza.
Perdana menteri baru itu bernama Issam al-Da'alis, menggantikan Dr. Mohammed Awad yang mengundurkan diri setelah dua tahun menjabat. Tidak jelas mengapa Awad mengajukan pengunduran dirinya.
Upacara serah terima perdana menteri Hamas diadakan pada hari Minggu.
Pengumuman Hamas datang tak lama setelah Mesir memutuskan untuk membatalkan pertemuan faksi-faksi Palestina di Kairo untuk membahas pembentukan pemerintah persatuan Palestina.
Pengumuman itu kemungkinan akan meningkatkan ketegangan antara Hamas dan Otoritas Palestina, yang sebelumnya telah menyatakan penentangan terhadap pembentukan pemerintah Hamas di Jalur Gaza.
Pada 2017, Hamas mengumumkan keputusannya untuk membubarkan komite administratif yang telah dibentuknya sebagai pemerintah de facto di Jalur Gaza. Langkah itu diambil untuk mempromosikan rekonsiliasi dengan Otoritas Palestina .
Abbas, yang menuntut agar Hamas membubarkan komite tersebut, memberlakukan serangkaian sanksi di Jalur Gaza sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan Hamas.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Hamas mengatakan bahwa penunjukan perdana menteri baru terjadi setelah dia mendapat persetujuan dari Parlemen Palestina, Dewan Legislatif Palestina (PLC).
Terpilih pada tahun 2006, PLC dengan 132 kursi telah dilumpuhkan secara efektif sejak Hamas mengambil alih daerah kantong pantai itu pada tahun 2007. Namun, anggota PLC di Jalur Gaza sejak itu mengadakan sesi parlemen mereka sendiri.
Da'alis terpilih awal tahun ini sebagai anggota politbiro Hamas dan menjabat sebagai kepala "Departemen Informasi."
Dia juga menjabat sebagai penasihat pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, yang saat ini berada di Qatar.
Setelah Hamas memenangkan pemilihan parlemen 2006, Haniyeh dinominasikan sebagai perdana menteri.
Dia pun membentuk pemerintah persatuan nasional Palestina dengan faksi Fatah saingan yang dipimpin oleh Presiden PA Mahmoud Abbas.
Setelah pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas tahun 2007, Abbas memberhentikan pemerintah yang dipimpin Hamas dan menunjuk Salam Fayyad sebagai perdana menteri.
Pada bulan April, Abbas memutuskan untuk menunda pemilihan parlemen dan presiden Palestina, mengutip dugaan penolakan Israel untuk mengizinkan pemungutan suara berlangsung di Yerusalem.
Keputusan itu menuai kritik dari Hamas dan faksi Palestina lainnya, yang menuduh Abbas menggunakan masalah Yerusalem sebagai dalih untuk membatalkan pemungutan suara karena dia takut akan kemenangan Hamas lainnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News