GenPI.co - Sebanyak 20 orang warga Korea Utara dijatuhi hukuman kerja paksa di pengadilan umum di Sariwon, Provinsi Hwanghae Utara, karena kedapatan menonton drakor.
Di negara terisolasi tersebut, drakor dan program-program televisi dari Korea Selatan disebut sebagai ‘materi rekaman yang tidak murni’.
Daily NK yang mengutip senuah sumber di Korea Utara, Selasa (6/9), mengatakan, terdakwa diadili di depan pengadilan umum di sebuah stadion olahraga di Sariwon pada 13 Agustus.
Mereka dituding menonton, mendengarkan, mendistribusikan atau menjual film, program TV, dan musik Korea Selatan.
Ke-20 orang tersebut termasuk dua mahasiswa dari Universitas Teknologi Sariwon, lima mahasiswa dari Universitas Pertanian Kye Ung Sang Sariwon.
Ada juga empat mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ri Kye Sun Sariwon, serta dua siswa sekolah menengah.
“Persidangan publik berlangsung selama dua jam dari pukul 10.00 hingga tengah hari, dan dihadiri oleh mahasiswa dari universitas dan sekolah menengah Sariwon,” kata sumber tersebut.
Hakim persidangan pertama-tama menjelaskan bahwa penegak hukum telah menangkap terdakwa menonton drama dan musik Korea Selatan “ilegal dan dekaden” yang diunduh ke komputer notebook dan ponsel mereka.
Padahal, lanjut hakim, ada perintah dari partai yang berkuasa yang menyerukan perjuangan intensif melawan “anti-sosialis dan non-sosialis”. -perilaku sosialis.”
Sidang tersebut menyoroti dua mahasiswa Universitas Teknologi Sariwon lantaran menyalin ratusan "rekaman tidak murni" ke USB dan kartu SD untuk didistribusikan dan dijual.
Padahal, kedua mahasiswa itu telah ditangkap dan dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama
Menurut proses persidangan, penyelidik menemukan bahwa mahasiswa Universitas Teknologi Sariwon telah secara ilegal menyalin tayangan tersebut ke USB dan kartu SD selama dua tahu.
Mereka diduga menyuruh remaja untuk mendistribusikan dan menjual barang selundupan di Pasar Taesong, Pasar Kuchon dan pasar besar lainnya di Sariwon.
Pada akhirnya, mahasiswa Universitas Teknologi Sariwon itu dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa karena mendistribusikan dan menjual “rekaman tidak murni” sesuai dengan hukum Korea Utara untuk memberantas “pemikiran dan budaya reaksioner.”
Sementara itu, para terdakwa lainnya dijatuhi hukuman tujuh sampai 10 tahun kerja paksa karena mengkonsumsi materi Korea Selatan.
Korea Utara memberlakukan undang-undang untuk memberantas “pemikiran dan budaya reaksioner” pada Desember 2020.
Undang-undang tersebut menyerukan hukuman kerja paksa lima hingga 15 tahun bagi mereka yang ketahuan menonton, mendengarkan, atau menyimpan segala bentuk materi mengenai Korea Selatan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News