GenPI.co - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menampik laporan media bahwa dia mempertimbangkan untuk memberlakukan darurat militer dalam upaya mengubah hasil pemilihan presiden 3 November.
Menurut laporan Newsweek, mengutip sumber Departemen Pertahanan yang tidak disebutkan namanya mengatakan, bahwa Pentagon dengan sembunyi-sembunyi membahas skenario yang mengerikan.
BACA JUGA: 3 Menteri Lulusan Amerika Guncang Kabinet Jokowi, Bikin Melongo
Menurutnya, pertemuan itu adalah penerapan darurat militer oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump jelang pelantikan Joe Biden pada 20 Januari mendatang.
Ia mengklaim, bahwa pejabat Pentagon bersama dengan kepala unit militer dalam keadaan siaga di dekat Washington DC.
Menurut sumber yang tidak diketahui namanya tersebut, para pejabat AS itu terlibat dalam perencanaan kontingensi rahasia.
Sebab, angkatan bersenjata dipanggil untuk menjaga atau memulihkan ketertiban sipil selama pelantikan dan masa transisi.
BACA JUGA: Mimpi Jadi Kenyataan, 3 Zodiak Siap-Siap Bergelimang Harta
Menurut salah satu sumber yang diketahui merupakan ‘orang dalam’ di pemerintahan AS, pandemi covid-19 menyebabkan Presiden AS saat ini memiliki kekuatan darurat yang belum pernah terjadi.
"Meskipun saya yakin bahwa pemimpin militer masih bisa bertindak dengan cerdas, kegilaan belum pernah terjadi sebelumnya dan kemungkinan tidak terbatas," jelas sumber tersebut, Sabtu (26/12).
Menurut sumber orang dalam lainnya, Trump sebagai orang yang terpesona dengan pengungkit rahasia kepresidenan yang tersedia baginya, memilih apa yang disebut Dokumen Tindakan Darurat Presiden (PEAD).
Dokumen tersebut termasuk perintah eksekutif, pesan presiden, dan rancangan undang-undang yang didistribusikan ke berbagai departemen dan lembaga pemerintah.
"Salah satu PEAD, Arahan 20, diduga membahas darurat militer," menurut sumber tersebut.
Menurut mereka yang dirahasiakan namanya, arahan tersebut diterapkan jika AS menjadi sasaran serangan bersenjata, Washington dihancurkan, dan pekerjaan pemerintah negara bagian dan lokal dilumpuhkan.
"Tentu saja Arahan 20 tidak dapat diterapkan, baik karena kondisi tidak ada dan militer tidak mau berjalan," tegas sumber tersebut.
Menurut mereka, bahaya terbesar adalah keberadaan lapisan arahan rahasia mungkin menyampaikan kesan kekuasaan dan otoritas yang tidak benar-benar ada di masa damai.
Pernyataan itu mengikuti mantan Penasihat Keamanan Nasional untuk presiden AS, Jenderal Michael Flynn.
Ia mengatakan kepada Newsmax pekan lalu, bahwa Trump harus memberlakukan darurat militer di enam negara bagian dan mengambil kemampuan militer dalam upaya untuk menjalankan kembali pemilu 3 November.
"Presiden harus merencanakan setiap kemungkinan karena kami tidak dapat membiarkan pemilu ini dan integritas pemilu kami berjalan sebagaimana adanya," tambah Flynn.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News