GenPI.co - Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara itu, Senin (1/2). Mereka juga menahan politisi senior Myanmar Aung San Suu Kyi.
Peristiwa tersebut membalikkan iklim demokrasi Myanmar yang keadaannya membaik setelah lima dekade mengalami pemerintahan militer.
BACA JUGA: Ultimatum China ke Taiwan Menakutkan, Kemerdekaan Berarti Perang!
Panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan akan bertanggung jawab atas negara itu selama satu tahun
Dalam pengumuman yang dibacakan di Myawaddy TV milik militer, Min Aung Hlaing mengatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan itu diperlukan.
Sebab, pemerintah tidak menindaklanjuti klaim militer yang menyatakan bahwa ada kecurangan dalam pemilihan umum November lalu.
Pada pemilu itu, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan mayoritas kursi parlemen untuk diperebutkan.
Kemenangan itu memungkinkan pemilu untuk terus berjalan, meskipun dalam pandemi Covid-19.
Militer menyatakan bahwa tindakannya dibenarkan secara hukum. Mereka mengutip bagian dari konstitusi yang memungkinkan militer mengambil kendali pada saat darurat nasional.
Meskipun begitu, juru bicara partai NLD serta banyak pengamat internasional mengatakan yang dilakukan militer adalah kudeta.
Hal itu juga merupakan kejatuhan yang mengejutkan dari kekuasaan Suu Kyi. Dia adalah seorang peraih Nobel perdamaian yang telah hidup dalam tahanan rumah selama bertahun-tahun sebagai upaya mendorong negaranya menuju demokrasi.
Suu Kyi lalu menjadi pemimpin de facto Myanmar setelah partai NLD memenangkan pemilu pada 2015.
BACA JUGA: Trump Makin Terpuruk, Ditinggal Pengacara Jelang Sidang
Bagi sebagian pihak, pengambilalihan kekuasaan itu dipandang sebagai konfirmasi bahwa militer memegang kekuasaan tertinggi, bahkan di negara demokrasi sekali pun.
Kini, kudeta tersebut menjadi ujian bagi komunitas internasional yang sempat mengucilkan Myanmar dan merangkulnya kembali saat Suu Kyi berkuasa.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News