Berita kekuasaan terkini : Benjamin Netanyahu Kembali...

Pengamat Adib Miftahul ungkap alasan menteri berbisnis, disebutnya kekuasaan itu manis.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sering merasa sedih

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo memberi tanggapan terkait isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Simak selengkapnya.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta: Skenario untuk mempertahankan kekuasaan tanpa Pemilu.

Ketika dimintai komentar, kantor presiden mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat mengatakan apa pun tentang gerakan Presiden Afghanistan karena alasan keamanan

Presiden Vladimir Putin mengatakan pada hari Rabu (30/6) bahwa waktunya akan tiba ketika dia akan menunjuk calon penggantinya di Kremlin.

Pengamat politik Zainul Abidin Sukrin berpendapat bahwa pasal penghinaan terhadap presiden tidak diperlukan. Simak selengkapnya.

Pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan pandangannya terkait isu barter politik antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pakar hukum tata negara Refly Harun membeberkan analisisnya tentang proses pemakzulan presiden di Indonesia. Simak selengkapnya.

Pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid mengatakan bahwa di Indonesia, isu agama akan selalu dibawa saat menjelang pemilihan umum.

Pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid menilai bahwa kekuasaan akan selalu menganggap agama tak berperan penting. 

Satyo juga membeberkan bahwa oligarki yang dimaksud bukanlah perorangan.Melainkan, jaringan yang sudah lama ada dan sulit untuk dihilangkan di Indonesia.

Menggunakan istilah gonjang-ganjing, Munarman menyebut hal yang terjadi itu menunjukkan sedang terjadinya pertarungan antara hukum dan kekuasaan.

Mantan dosen filsafat UI itu menganggap bahwa kondisi politik di Indonesia akan memanas dalam dua minggu ke depan, karena ada kekuasaan yang arogan.

Peristiwa tersebut membalikkan iklim demokrasi Myanmar yang keadaannya membaik setelah lima dekade mengalami pemerintahan militer.