Dokter di Myanmar Lakukan Mogok Kerja di Tengah Krisis Covid-19

GenPI.co - Penggulingan pemerintah sipil oleh militer Myanmar baru-baru ini terjadi dengan latar belakang wabah Covid-19 yang baru saja dikendalikan.

Petugas kesehatan garis depan dari lebih dari 70 unit medis dan rumah sakit di seluruh negeri mengumumkan lakukan pemogokan pada Rabu (3/2/2021).

BACA JUGA: Penderitaan Warga Palestina, Diserang Israel dan Virus Corona

Para dokter itu menolak bekerja di atas rezim militer. Sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran baru tentang respons virus corona Myanmar dan program vaksinasi, yang dimulai pada 27 Januari, beberapa hari sebelum kudeta.

“Saya sangat lega bisa mendapatkan vaksin beberapa hari lalu. Tapi masa depan kita bergantung pada bagaimana negara itu dijalankan. Kami tidak ingin kembali ke kegelapan setelah berada dalam terang untuk beberapa waktu,” kata seorang dokter berusia 29 tahun di Yangon yang bergabung dalam pemogokan, seperti dilansir dari Aljazeera.

Sementara itu, dokter lain juga berbicara tanpa menyebut nama  menungkapkan kudeta itu akan menghancurkan moral para profesional medis.

“Kudeta militer pasti akan menurunkan motivasi ratusan ribu petugas kesehatan yang berada di garis depan perang melawan Covid-19," tegasnya.

Menurutnya, banyak relawan, terinspirasi oleh Aung San Suu Kyi, mempertaruhkan hidup mereka untuk berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19.

“Maksud kami kampanye ini menghentikan mekanisme pemerintahan ini. Meskipun kami, para dokter medis, memprakarsai langkah tersebut, kami ingin departemen lain dari pemerintah juga berpartisipasi," jeals dia.
 
Hingga saat ini, Myanmar telah melaporkan 140.644 total kasus Covid-19 dan 3.146 kematian, meskipun kapasitas pengujian relatif rendah. Wabah tampaknya telah dikendalikan dalam beberapa pekan terakhir.

BACA JUGA: Gagal Mendarat, Penerbangan Uji Starship SpaceX Meledak di Langit

Sedangkan, peluncuran vaksinasi dimulai minggu lalu, dengan petugas kesehatan garis depan dan pejabat tinggi pemerintah diberi akses prioritas ke 1,5 juta dosis yang disumbangkan oleh pemerintah India.

Sebagian besar menerima suntikan pertama dari dua suntikan pada saat kudeta. Myanmar telah menandatangani perjanjian dengan India untuk membeli cukup vaksin Oxford-AstraZeneca untuk menginokulasi 15 juta orang dari populasi 55 juta.(*)