Makin Tak Kondusif, Militer Myanmar Blokir Seluruh Media Sosial

GenPI.co - Pemerintah militer Myanmar memblokir Facebook dan platform media sosial lainnya yang merupakan sumber komunikasi penting bagi rakyatnya.

Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memadamkan perbedaan pendapat setelah menahan para pemimpin terpilih negara itu dan merebut kekuasaan dalam kudeta militer.

BACA JUGA: Serangan Misterius, Kematian Hakim Meningkat di Afghanistan

Facebook, digunakan oleh sekitar setengah dari 53 juta orang Myanmar, telah muncul sebagai platform utama untuk menentang kudeta dengan foto-foto kampanye pembangkangan sipil dan protes setiap malam dibagikan secara luas.

Kementerian Komunikasi dan Transportasi Myanmar mengatakan pembatasan akan tetap berlaku hingga 7 Februari mendatang.

"Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara, menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook," demikian pernyataan Kementerian tersebut, seperti dilansir dari Aljazeera, Kamis (4/2/2021).

Langkah ini juga untuk membungkam aktivitas online dilakukan setelah polisi mengajukan tuntutan terhadap mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, yang tidak terlihat sejak dia ditahan pada Senin (1/2/2021) lalu.

Suu Kyi dituntut karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal, dan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk memobilisasi tanggapan internasional terhadap pengambilalihan militer.

NetBlocks, yang memantau layanan online di seluruh dunia, mengatakan pembatasan di Facebook, Instagram, Messenger, dan WhatsApp oleh penyedia internet milik negara MPT tampaknya telah menyebar ke penyedia lain.

BACA JUGA: Cegah Penyebaran Corona, Arab Saudi Blokir 20 Negara Ini
 
Sedangkan, juru bicara Facebook Andy Stone mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting.

Kebanyakan orang di Myanmar mengakses Facebook melalui ponsel mereka dan itu juga merupakan sarana komunikasi penting bagi bisnis dan pemerintah, meskipun telah dikaitkan dengan ujaran kebencian dan disinformasi.(*)