Junta Militer Myanmar Dosanya Segudang, Mending Jangan Baca

GenPI.co - PBB mulai mengumpulkan rentetan dosa besar junta militer Myanmar. Isinya bikin melongo. Daftar dosanya ternyata panjang banget.

Soal ini, junta militer Myanmar buru-buru meralatnya. Dalam video pesan pendek, Chan Aye, Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan pihak berwenang telah menahan diri sepenuhnya. Utamanya saat menangani protes kekerasan.

BACA JUGA: OMG! Derajat Hoki 4 Shio Ini Ada di Puncak Himalaya

Pernyataan tertulisnya juga mengatakan Myanmar sedang mengalami tantangan yang sangat kompleks serta menghadapi situasi yang sulit, dan menegaskan bahwa kepemimpinan militer tidak ingin menghentikan transisi demokrasi yang mulai berkembang.

“Myanmar ingin meminta pengertian dari PBB dan komunitas internasional tentang upayanya untuk menjaga kedaulatan, kemerdekaan politik, integritas teritorial, persatuan nasional dan stabilitas sosial di seluruh negeri,” katanya.

BACA JUGA: Rezeki Tanpa Batas Bikin 3 Weton Tersenyum Puas

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkata lain. Myanmar justru dikecam atas pembunuhan sedikitnya 70 orang sejak meletusnya kudeta awal Februari 2021. 

PBB juga mengatakan ada banyak bukti kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penganiayaan dan penyiksaan.

Pada Kamis (11/3/2021), penyelidik hak asasi manusia Thomas Andrews mengungkap fakta kebenaran yang mengerikan kepada Dewan HAM PBB bahwa Myanmar sedang dikendalikan rezim yang membunuh dan ilegal.

BACA JUGA: Limpahan Rezeki Rajin Parkir di 4 Weton Ini, Hidupnya Bahagia

Menurut Andrews, lebih dari setengah korban sipil yang tewas berusia di bawah 25 tahun. Ia juga menambahkan lebih dari 2.000 orang telah ditahan secara tidak sah sejak kudeta dan kekerasan terus meningkat.

“Ada banyak bukti video tentang pasukan keamanan yang dengan kejam memukuli pengunjuk rasa, petugas medis, dan pengamat,” kata Andrews, dikutip dari Al Jazeera, Jumat (12/3).

BACA JUGA: Minggu Depan Milik 3 Zodiak Ini, Uangnya Setinggi Langit

Ada juga video tentara dan polisi yang menghancurkan properti, menjarah toko, menangkap pengunjuk rasa dan pejalan kaki. Mereka menembak tanpa pandang bulu ke rumah-rumah orang.

Andrews menyerukan agar sanksi multilateral dijatuhkan pada para pemimpin militer senior dan sumber utama pendapatan negara, termasuk perusahaan milik militer dan perusahaan minyak dan gas Myanmar. (*)