GenPI.co - Aktivis Myanmar mengadakan acara nyala lilin semalam ketika jumlah korban tewas dari tindakan keras militer terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta dan bentrokan di daerah perbatasan etnis terus meningkat.
Dilansir Reuters, Rabu (31/3/2021), hal itu juga yang mendorong Amerika Serikat untuk memerintahkan semua staf kedutaannya yang tidak penting untuk meninggalkan negara itu.
BACA JUGA: Merinding, Lebanon Hancur Lebur, Semua Warga Disiksa Habis
Sementara itu, puluhan pengunjuk rasa berbaris di kota Seikkyi Kanaungto di Yangon, bersama beberapa pengunjuk rasa muda yang membawa spanduk anti-militer turun ke jalan di North Dagon.
Sedangkan, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan lebih dari 520 warga sipil telah tewas dalam dua bulan protes menentang kudeta 1 Februari, 141 di antaranya pada hari Sabtu (27/3/2021) lalu, hari paling berdarah dari kerusuhan.
AAPP mengatakan delapan orang lagi tewas pada hari Selasa, ketika ribuan orang keluar untuk berbaris di beberapa kota.
Myanmar memang telah berada dalam kekacauan sejak tentara menangkap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, dan menerapkan kembali kekuasaan militer setelah 10 tahun langkah tentatif menuju demokrasi.
Di sisi lain, pertempuran juga berkobar antara tentara dan pemberontak bersenjata di daerah perbatasan dan pengungsi membanjiri perbatasan ke Thailand.
Kelompok bersenjata Persatuan Nasional Karen, yang beroperasi di sepanjang perbatasan timur dengan Thailand, mengatakan pada Selasa bahwa mereka bersiap untuk serangan besar pemerintah.
Kelompok tersebut mendesak komunitas internasional, khususnya negara tetangga Thailand, untuk membantu orang-orang Karen melarikan diri dari 'serangan' dan menyerukan negara-negara untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah militer untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
Sementara itu, Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), sebuah kelompok pemberontak di utara, menyerang sebuah kantor polisi di negara bagian Kachin.
Di tengah kekhawatiran yang meningkat atas kerusuhan sipil inilah, Amerika Serikat memerintahkan keberangkatan pegawai pemerintah AS non-darurat dan anggota keluarga mereka dari Myanmar.
“Sangat jelas bahwa situasi di Myanmar memburuk dengan cepat dan menciptakan teman yang cukup menarik,” kata Brian Harding, seorang ahli senior Asia Tenggara di Institut Perdamaian Amerika Serikat.
BACA JUGA: Biden Tabuh Genderang Perang, Nyali Kim Mendidih, Dunia Gemetar
Selain itu, seorang juru bicara badan pengungsi PBB mengaku sangat prihatin dengan laporan bahwa orang-orang akan dipulangkan dan sedang mencari informasi dari Thailand.
Sebelumnya, negara-negara Barat juga telah mengutuk kudeta dan kekerasan tersebut dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi, dan beberapa telah memberlakukan sanksi khusus.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News