GenPI.co - Kebijakan PPKM memang pahit. Sayangnya, ekonom Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ahsan, menilai Indonesia masih harus memperpanjang PPKM.
Amukan virus corona yang masih tinggi menjadi dasar dari pemikirannya. Saran ke pemerintah pun tegas.
Dia meminta pemerintah untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua pekan.
Sebelumnya, epidemiolog juga memprediksi bahwa Indonesia belum berada pada puncak pandemi.
Puncak pandemi diperkirakan akan terjadi pada minggu pertama dan kedua bulan Agustus 2021.
Saran dari Abdillah, bila pemerintah memberi kelonggaran dalam kebijakan tersebut, maka hal tersebut diperuntukkan bagi sektor-sektor yang terdampak.
Pelaku usaha kecil disebut harus dibantu. Misalnya dengan memberikan kebebasan pajak atau membebaskan uang sewa bagi pasar-pasar yang dimiliki pemerintah.
Tak hanya itu, menurutnya bantuan sosial (bansos) juga harus kembali diberikan, sebab uang bantuan sosial tunai atau BST sebesar Rp300.000 kepada per kepala keluarga tidaklah cukup.
Abdillah menyarankan, bagi pemerintah daerah yang memiliki pendapatan besar bisa menambah besaran bantuan sosial.
Lebih lanjut, Abdillah menyampaikan pemerintah harus segera mencegah masalah terjadi, bukan setelah masalah membesar kemudian mengubah kebijakan.
PPKM Darurat dan PPKM Level 4 ini, menurut Abdillah berpengaruh kepada perputaran roda ekonomi.
Sebab kebijakan ini mengakibatkan mobilitas yang dibatasi, kemudian pusat-pusat perbelanjaan yang ditutup.
Kendati begitu, Abdillah menuturkan masalah tersebut yang harus dihadapi pemerintah. Abdillah memperingatkan, apabila pemerintah tidak menerapkan PPKM, kondisi pandemi akan semakin memburuk.
Di sisi lain, tren kasus positif dan kasus kematian akibat covid-19 masih tinggi. Bagi dia, ini adalah indikator bahwa gelombang pandemi covid-19 belum terkendali.
Untuk itu Abdillah menyarankan agar pemerintah memperpanjang masa PPKM Level 4 ini selama 2 minggu.
“Lebih baik kita ngerem lagi mungkin dalam waktu 2 minggu. Remnya benar-benar yang pakem. Benar-benar membatasi orang untuk bermobilitas agar kasus kembali terkendali, dan fasilitas kesehatan kembali pada kapasitasnya,” kata Abdillah Ahsan. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News