GenPI.co - Sidang lanjutan kasus kerumunan di Megamendung dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS), di PN Jakarta Timur (Jaktim), digelar Senin (26/4/2021).
Dalam sidang tersebut menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor, Sihabudin.
BACA JUGA: Suara Takbir Menggema di Sidang Habib Rizieq, Simpatisan Pelukan
Sihabudin mengungkapkan jika Pondok Pesantren (Ponpes) Agrikultural milik terdakwa Rizieq Shihab belum memiliki izin dari Kementerian Agama.
Pernyataan tersebut dikemukakan Sihabudin,saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan Rizieq Shihab terkait kasus kerumunan di Megamendung, saat acara peletakan batu pertama yang dihadiri terdakwa.
"Sebagaimana saya sampaikan belum masuk (terdaftar). tidak didaftarkan berarti belum punya izin, belum punya legalitas," kata Sihabudin dalam persidangan di PN Jaktim, Senin (26/4/2021).
Dia menjelaskan, untuk mendirikan sebuah pondok pesantren haruslah mengantongi izin dan memiliki legalitas dengan melengkapi sejumlah administrasi.
"Ponpes bisa diizinkan terkait administrasi dan pemenuhan kelembagaan dan pimpinan ponpes. Kemudian juga melampirkan berkas yayasan, domisili dan menampilkan profil," beber Sihabudin.
BACA JUGA: Rizieq di Atas Angin, Bakal Lolos Dakwaan Kasus Megamendung
Menanggapi pernyataan saksi, terdakwa Rizieq Shihab pun menanggapi pernyataan Sihabudin.
HRS mengatakan bahwa ponpes miliknya bukan menolak untuk mendaftar di Kementerian Agama.
Namun, menurut mantan pemimpin FPI itu. selama ini dirinya memang belum mendapatkan penyuluhan dari Kementerian Agama.
Hal itu dia tegaskan kembali dengan menanyakan kepada saksi mengenai penyuluhan yang dilakukan Kementerian Agama ke ponpes miliknya.
"Apa Anda pernah datang ke Markas Syariah untuk penyuluhan?" tanya Rizieq.
Pernyataan Rizieq pun dijawab oleh Sihabudin.
"Belum, belum ada," jawab Sihabudin. (*/ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News