GenPI.co - Pengamat Komunikasi dan Politik Jamilludin Ritonga angkat bicara terkait status 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dari 75 pegawai KPK yang diinformasikan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), salah satunya adalah penyelidik senior Novel Baswedan.
BACA JUGA: Refly Harun: KPK Melengkapi Kisah Kegagalan Pemberantasan Korupsi
Jamilludin mengatakan, jika yang tidak lulus sebanyak itu, maka ada beberapa hal yang layak dipertanyakan.
Pertama, apakah alat ukur atau instrumen yang digunakan benar-benar mengukur wawasan kebangsaan?
"Kan, kalau tidak, tentu hasil TWK tersebut tidak valid. Karena itu, perlu diketahui alat ukur yang digunakan dalam TWK agar publik dapat menilainya," ujar Jamilludin keada GenPI.co, Kamis (6/5).
"Yang kedua, hasil TWK jangan dijadikan alasan dan pembenaran untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak disukai," sambungnya.
Menurutnya, orang-orang yang tidak disukai tersebut adalah mereka yang punya integritas dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau KPK akhirnya memecat 75 orang tersebut, secara langsung telah melemahkan lembaga sendiri," kata Jamilludin.
Akademisi itu menilai, hal tersebut akan membahayakan keberlangsungan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
"Kalau KPK sudah melemahkan dirinya sendiri, maka negara sebaiknya membubarkannya," tegasnya.
BACA JUGA: Pertanyaan Tes KPK Tak Sesuai, Komentar Fadli Zon Telak Banget!
Menurutnya, KPK hanya lembaga ad hoc yang bisa dibubarkan kapan saja kalau memang sudah tidak diperlukan.
"Fungsi KPK lebih baik dikembali ke Kepolisian dan Kejaksaan," pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News