GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang menilai bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
Pasalnya, ada makna dari tiap-tiap butir soal yang diberikan oleh penguji kepada para peserta ujian.
BACA JUGA: Akademisi Blak-blakan, TWK KPK untuk Enyahkan Kelompok Taliban
“Ada beberapa pertanyaan yang menjurus ke sana, tapi tidak benar-benar melanggar HAM,” ujarnya kepada GenPI.co, belum lama ini.
Ngorang mengatakan bahwa memang ada beberapa pertanyaan menyangkut keyakinan yang bisa diterjemahkan sebagai pelanggaran HAM oleh publik.
Namun, publik tak paham dengan maksud dari soal tersebut serta tidak mengerti dengan ukuran dan indikator penilaian para tim penguji.
“Pertanyaan seperti itu bisa menyasar langsung ke kepribadian orang,” katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu pun mencontohkan pertanyaan yang bisa bermasalah jika diketahui publik tanpa penjelasan konteks lebih lanjut. Misalnya, terkait batas umur untuk menikah.
“Soal itu memang terdengar sangat personal, tapi itu bisa menjadi salah satu cara penilaian para penguji terhadap pribadi seseorang,” ungkapnya.
Ngorang memaparkan bahwa hanya tim penguji yang mengetahui indikator dan ukuran pasti dari penilaian yang diberikan kepada jawaban para peserta ujian.
“Jika memang ingin, salah satu dari lembaga pembuat soal itu bisa menyampaikan ke publik indikatornya bagaimana. Lalu, apa alasan mereka membuat soal seperti itu dan apa yang ingin dicari dari jawaban para peserta,” paparnya.
Namun, Ngorang menuturkan bahwa tak mungkin jika tim pembuat soal membocorkan maksud dibalik tiap-tiap butir soal tes wawasan kebangsaan tersebut.
Pasalnya, hal itu bisa menjadi bumerang bagi keamanan negara dalam menjaga diri dari serangan radikalisme.
BACA JUGA: Anggota DPD Lontarkan Kritik Tajam untuk KPK, TWK Disebut Sesat!
“Jadi, tak bisa dibuka begitu saja, karena itu rahasia,” tutunya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News