GenPI.co - Mantan staf ahli hukum gubernur DKI Jakarta Rian Ernest memberikan pandangannya terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang marah karena ada 239 pegawai negeri sipil (PNS) yang tak mau daftar lelang jabatan.
Menurut Rian, Anies memiliki andil dalam peristiwa tersebut. Sebab, diduga ada peran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang masuk ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
BACA JUGA: Kritik Tajam untuk Anies dan Ridwan Kamil, Ferdinand: Mengerikan
“Baperjakan adalah badan yang memberikan pertimbgangan kepada gubernur dalam hal pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Namun, ini masih dugaan,” ujarnya dalam video di kanal YouTube CokroTV, Rabu (12/5/2021).
Rian mengaku bahwa selama dirinya menjadi staf ahli di pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Baperjakat tak pernah diisi unsur dari TGUPP.
“Semua proses ada di konsultan profesional dan para PNS, yaitu para birokrat yang dikomandani oleh Sekda,” ungkapnya.
Lebih lanjut, wakil ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta itu mengatakan bahwa ternyata tak ada Pergub yang mengatur format Baperjakat di pemerintahan Anies.
“File yang ada hanya file Baperjakat di zaman Pak BTP dan Pak Sumarsono, plt. gubernur DKI Jakarta semasa kampanye Pilkada 2017,” katanya.
Rian memaparkan bahwa informasi publik yang substansial cenderung tak dapat ditemukan dengan mudah di pemerintahan Anies.
Tak hanya itu, para PNS yang tak ikut lelang jabatan beralasan mereka memiliki peluang kecil untuk dapat menempati jabatan eselon II.
BACA JUGA: Anies Bertemu Ketua PAN, Pengamat: Menyelam Sambil Minum Air
“Padahal, di era Pak BTP yang suka menyentil para bawahannya, PNS justru bisa berbondong-bondong daftar lelang jabatan. Mengapa di saat gubernurnya terkenal bertutur santun, kok, PNS ogah ikut seleksi?” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News