GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan bisa menjabat kembali sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Sebab, hal tersebut melanggar konstitusi negara Indonesia.
Namun, fakta itu bukan berarti tak memungkinkan Presiden Jokowi untuk menjabat kembali menjadi presiden.
BACA JUGA: Politisi ini Sudah Dalam Radar KPK, Ancaman Firli Tak Main-main!
Menurut Ngorang, jika rakyat Indonesia masih menginginkan Jokowi untuk menjadi presiden, maka ada beberapa cara untuk ditempuh tanpa mengubah konstitusi, yaitu melalui referendum.
“Kemarin itu ada kelompok masyarakat di NTT yang ingin melakukan deklarasi komite referendum pada 1 Juni mendatang untuk Jokowi bisa tiga periode,” ujarnya kepada GenPI.co beberapa waktu lalu.
Kelompok masyarakat yang dimaksud oleh Ngorang adalah Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT yang dipimpin Pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi NTT Pius Rengka.
“Nanti, bentuknya adalah referendum, masyarakat bersepakat bersama bahwa Jokowi bisa jadi presiden tanpa melalui pemilu,” ungkapnya.
BACA JUGA: Saran Arief Poyuono Bikin Novel Baswedan Cs Panen Cuan
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu menjelaskan referendum berbeda dengan pemilihan umum.
Menurutnya, dalam pemilihan umum terdapat beberapa calon yang akan dipilih rakyat. Sementara itu, referendum hanya ada satu calon pemimpin saja yang dipilih oleh masyarakat secara bersama-sama.
“Dalam referendum hanya ada calon tunggal, dengan alasan, misalnya, melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi yang masih tinggi,” jelasnya.
Ngorang memaparkan jika mayoritas masyarakat Indonesia menyetujui Presiden Jokowi untuk jadi presiden, maka tidak perlu melakukan pemilihan umum.
“Jadi, nanti di 2024 pemilu hanya untuk anggota legislatif, sedangkan presiden lewat referendum,” paparnya.
BACA JUGA: Analisis Mengejutkan Soal TWK Pengawai KPK, Pakar: Bukan Jaminan
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News