Surat Terbuka Warga Poso Bentuk Kritik di 100 Hari Kerja Kapolri

GenPI.co - Warga Poso, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Kelompok Kampai Tampo Lore belum lama ini mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. 

Dalam isi surat tersebut tidak lain, yaitu bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah, lantaran lambat dalam menangani Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang makin meresahkan. 

BACA JUGA: 100 Hari Kerja, Langkah Maut Listyo Sigit Patut Diacungi Jempol

Terlebih, warga menginginkan kerja nyata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menjabat selama 100 hari di Kepolisian Republik Indonesia. 

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, 100 hari kerja Kapolri menangani konflik Poso belum maksimal. 

Menurutnya, surat terbuka dari warga tersebut pun merupakan kritikan kepada kepolisian. 

"Surat terbuka masyarakat Poso tentang aksi teror, itu salah satu bentuk kritik kepada kepolisian terkait dengan lambatnya penanganan kasus," ungkap Bambang melalui pesan teks kepada GenPI.co, belum lama ini. 

BACA JUGA: Pengamat Sebut Masih Banyak PR Setelah 23 Tahun Soeharto Mundur

Bambang menjelaskan, sejauh ini kinerja Polri dalam menangani persoalan ekstrimisme dan terorisme masih landai. 

Namun, dia beranggapan hal itu masih dalam batas toleransi. 

Sehingga, kata Bambang, Polri ke depannya harus ditekankan penanganan humanis dalam semua tindakan. 

BACA JUGA: Novel Sebut Korupsi Bansos Rp 100 Triliun, Pengamat: Masih Dugaan

"Kapolri perlu menekankan sisi humanis dalam semua tindakan kepolisian di lapangan. Jangan sampai, mereka terjebak arogansi yang dilakukan personelnya sendiri," ucap dia menegaskan. (*)