GenPI.co - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lembaga tinggi negara lain patut diduga telah berkolusi.
Sebab menurutnya, ada upaya melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melegalisasi hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang kontroversial dan tidak akuntabel.
BACA JUGA: 51 Pegawai KPK Dipecat, Rocky: Sudah Ada Konsensus Sebelumnya
"Untuk itu, mereka harus di kualifikasi telah melakukan obstruction of justice karena dapat mengganggu dan menghalangi upaya pemberantasan korupsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/5).
Tidak hanya itu, menurutnya tindakan para petinggi KPK yang baru punya indikasi kuat menista dan menantang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pembinaan terhadap 75 awak KPK yang tidak lulus TWK.
"Tindakan itu secara faktual juga dapat dinilai sebagai perbuatan kriminal karena melawan perintah atasan dari penegak hukum (dhi presiden) sesuai Pasal 160 KUHP," ujarnya.
BACA JUGA: Pengamat: KPK Anak Kandung Reformasi, Harus Transparan!
Bambang juga mengatakan bahwa presiden sebagai pejabat tertinggi ASN harus mengambil tindakan karena mempunyai otoritas untuk mengambil alih persoalan TWK pegawai KPK sesuai Pasal 3 ayat (7) PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN.
"Untuk itu, presiden diusulkan mendelegitimasi atau membatalkan keputusan ketua KPK yang di-backup para pembantunya tersebut," tuturnya.
Menurut Bambang, Jokowi juga bisa dituding menjadi bagian tak terpisahkan dari pihak-pihak yang menghancurkan lembaga KPK dan menyingkirkan pegawai terbaik KPK.
"Serta melegalisasi TWK sebagai instrumen litsus yg nyata-nyata anti Pancasila jika presiden tidak tegas mengambil upaya perlindungan hukum dan menyelesaikan secara tuntas problem tersebut," pungkas Bambang Widjojanto.(*)
BACA JUGA: Dua Guru Besar Nilai Parameter Pemecatan Pegawai KPK Tidak Jelas
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News