GenPI.co - Akademisi politik Universitas Airlangga (Unair) Kris Nugroho turut memberikan pandangannya terkait Referendum Terbatas Konstitusi 1945 di Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang presiden tiga periode.
Menurut Kris Nugroho, referendum itu akan berefek pada kerugian ekonomi dan sosial di Indonesia.
"Belum lagi ancaman pembelahan masyarakat akan sangat besar," jelas Kris Nugroho kepada GenPI.co, Senin (31/5).
Kris Nugroho mengatakan bahwa referendum yang dilaksanakan oleh Komite Penyelenggara Referendum Terbatas Konstitusi 1945 NTT dan dipimpin Staf Khusus Gubernur NTT Pius Rengka itu akan kontraproduktif.
"Referendum ini justru akan sangat kontraproduktif dan menimbulkan banyak kerugian," bebernya.
Lebih lanjut, pengajar di Universitas Airlangga (Unair) itu menjelaskan perbedaan antara referendum dan pemilu.
"Referendum itu adalah keputusan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dari suatu keputusan politik yang diprakarsai dari rakyat," jelas Kris Nugroho.
Jawaban dari referendum itu adalah setuju atau tidak setuju dengan adanya periodesasi presiden 3 periode.
Oleh karena itu, jika argumen dari referendum itu adalah untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, maka logikanya tak sejalan.
"Argumen itu tak sejalan, karena hal itu tak akan mengembalikan kedaulatan rakyat. Sebab, referendum itu akan memperpanjang jabatan presiden yang bertentangan dengan konstitusi," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News