GenPI.co - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut Istana tidak ingin ikut campur terkait polemik yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu urusan internal. Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah disampaikan, urusan dari pimpinan ke internal," ujar Moeldoko di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/6).
Menurut Moeldoko, pelaksanaan TWK merupakan wewenang KPK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Oleh sebab itu, dirinya tidak ingin memberi komentar terkait tes tersebut.
"Tanya ke BKN. BKN yang lebih tahu itu," ujar dia.
Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku heran dengan tudingan adanya upaya menyingkirkan pegawainya yang berintegritas.
Pasalnya, menurut dia, tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan upaya untuk mengalih statuskan para awak KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN.
Firli menegaskan bahwa pihaknya tidak ada niat untuk menyingkirkan siapa pun lewat TWK.
Menurutnya, 1351 pegawai KPK yang mengikuti TWK diukur dengan berbagai elemen, instrumen, pertanyaan, dan modul yang sama.
"Saya ingin katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapa pun,” tegasnya.
Selain itu, Firli juga mengatakan pelaksanaan TWK telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang terukur.
Seperti diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK tak lolos dari ujian yang menjadi syarat alih status sebagai ASN. 51 diantaranya diwacanakan akan dibina ulang, sedangkan 24 lainnya diberikan rapor merah.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News