GenPI.co - Ternyata nasib dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tetap mendapatkan gaji dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diungkapkan oleh penyidik terbaik KPK, Harun Al Rasyid, belum lama ini.
Dirinya berharap besar kepada Presiden Jokowi agar pegawai KPK yang tidak lolos TWK tapi memiliki integritas bisa tetap bekerja untuk memberantas korupsi.
"Pak Jokowi sesuai dengan amanat UU kewenangan yang diberikan UU, bisa mengambil alih persoalan ini," buka Harun, Rabu (2/6).
"Sebab sudah hampir sebulan kami tidak melakukan apapun tapi tetap digaji," tambahnya.
Harun mengungkapkan khawatir terkait Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK yang telah menonaktifkan 75 orang pegawai dalam tugasnya, sehingga sampai saat ini tidak mengerjakan apapun.
Padahal semangat untuk memberantas korupsi sangat membara dalam dirinya dan juga teman-teman yang senasib dengannya.
Harun mengungkapkan, terdapat lima kasus yang sudah matang dan siap untuk dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Namun, dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut karena sedang di nonaktifkan.
"Apa kesalahan kami (75 pegawai yang tidak lolos)? Kami tidak berbuat pidana, mengambil uang suap, kok kami dipecat?" ucap Harun.
Dengan ungkapan tersebut, Harun berharap bahwa Jokowi bisa turun tangan secara langsung dan memberikan kejelasan status untuk 75 orang pegawai yang tidak lolos TWK.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News