Presiden 3 Periode Wajib Ditolak, Para Reformis Harus Bergerak

GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyebut wacana presiden 3 periode yang kerap didengungkan sejumlah pihak harus ditolak.

"Hal ini dilontarkan sebagian elite dan petualang politik yang ingin mendapat keuntungan pribadi dan kelompok," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Selasa (8/6).

Jamiluddin menambahkan Jokowi sendiri sudah berulang kali menyatakan akan tetap konsisten dan berkomitmen terhadap UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.

BACA JUGA:  Politisi Demokrat Sebut Mahfud Mempermalukan Diri Sendiri

Survei Parameter Politik Indonesia juga menunjukkan banyaknya penolakan dari responden terhadap wacana tersebut. Sebanyak 45,3 persen tidak setuju Jokowi menjabat tiga periode.

"Keinginan presiden tiga periode juga mengingkari amanat reformasi," sahut akademisi itu.

BACA JUGA:  Nadiem Jangan Memaksa, Risikonya Besar

Penetapan dua periode yang dilakukan para reformis tersebut diharapkan tidak terulang masa kegelapan kepemimpinan Orde Baru dan presiden seumur hidup di era Soekarno berkuasa.

Bahkan, DPD dan mayoritas partai politik dengan tegas menolak wacana presiden tiga periode. Ini artinya, untuk dapat mengamandemen UUD 1945 peluangnya sangat kecil.

BACA JUGA:  Ucapan Pegiat Medsos ini Bikin Rizal Ramli dan Haikal Tertampar

"Karena itu, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi elite dan petualang politik untuk terua menerus menyuarakan presiden tiga periode," jelasnya.

Oleh karena itu, Jamiluddin menyarankan agar para reformis harus mencegah agar tak sampai ada amandemen kelima UUD 1945.

Hal itu dimaksudkan untuk mencegah penumpang gelap dan para oligarki yang hanya berpikir pragmatis demi kepentingan sesaat. (*)