Pledoi HRS Bongkar Kesepakatan dengan Banyak Pejabat, Isinya OMG!

GenPI.co - Pledoi eks Pentolan FPI Habib Rizieq Shihab dahsyat. Ada pertemuan antara HRS dan sejumlah pejabat yang diungkap. Pertemuan tersebut terjadi saat HRS masih di Arab Saudi.

Rizieq menyebut ada pertemuan dirinya dengan Jenderal (Pur) Tito Karnavian, yang kala itu menjabat sebagai Kapolri.

Pertemuan dilangsungkan sebanyak dua kali, yakni pada 2018 dan 2019. Saat bertemu Tito, Rizieq menekankan tiga hal.

BACA JUGA:  HRS Disebut Jadi Faktor Haji Batal, Dua Tokoh Top Saling Serang

Yang pertama menghentikan penodaan agama. Setelah itu setop kebangkitan PKI. Satunya lagi menghentikan penjualan aset negara kepada asing dan aseng.

Namun, kesepakatan itu kandas di tengah jalan. Menurutnya, hal ini disebabkan adanya operasi intelijen hitam berskala besar yang berhasil memengaruhi pemerintah Arab Saudi.

BACA JUGA:  HRS Dituntut 6 Tahun Penjara, Ternyata Ada Pihak yang Ikut Campur

Pada tahun pertamanya di Arab Saudi, HRS juga mengaku sempat dihubungi Jenderal (Purn) Wiranto yang kala itu masih menjabat Menko Polhukam. Komunikasi itu terjadi pada akhir Mei 2017.

"Beliau (Wiranto, Red) mengajak saya dan kawan-kawan untuk membangun kesepakatan, agar tetap membuka pintu dialog dan rekonsiliasi," ungkap Rizieq dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis 10 Juni 2021.

BACA JUGA:  Tuntutan HRS Tak Masuk Akal, Pejabat Bikin Keramaian Bagaimana?

Tak hanya itu, Rizieq mengatakan, tak lama berselang pada awal Juni 2017, dia kembali berkomunikasi dengan pejabat dalam negeri. Kala itu Rizieq bertemu secara tatap muka dengan Budi Gunawan.

Pertemuan dilakukan di salah satu hotel di Kota Jeddah. Rizieq tak membeberkan secara detail mengenai isi pertemuannya dengan Budi Gunawan.

Dia hanya menjelaskan, bahwa dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan.

"Hasil pertemuan tersebut sangat bagus, kita buat kesepakatan tertulis hitam di atas putih, yang ditandatangani saya dan Komandan Operasional BIN Mayjen TNI (Pur) Agus Soehartodi di hadapan Kepala BIN dan timnya," katanya.

Surat itu kemudian dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan, serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden RI.

"Di antara isi kesepakatan tersebut adalah setop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan, sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog dari pada pengerahan massa," sambungnya.

Saat itu HRS mengaku siap mendukung semua kebijakan Pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi negara Indonesia. (*)