GenPI.co - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti mengaku khawatir dengan draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.
Ray Rangkuti blak-blakan, setidaknya terdapat 4 pasal sangat mengkhawatirkan dalam RUU KUHP.
Yakni pasal 218, 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden, dan pasal 353, 354 tentang Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.
"Tak jelas pula perbedaan antara penghinaan dalam pasal 353 ini dengan penyerangan atas harkat martabat presiden/wakil presiden dalam pasal 218," jelas Ray Rangkuti kepada GenPI.co, Jumat (11/6).
Dirinya juga menilai tidak ada kejelasan antara masuk atau tidaknya pasal dalam definisi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden.
"Lebih dahsyatnya, pasal 353 ini tidak hanya berhubungan dengan lembaga kepresidenan, tapi juga lembaga negara secara umum," ungkap Ray Rangkuti.
"Betapa luasnya makna lembaga negara itu," sambungnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini sedang melakukan sosialisasi terkait RUU KUHP.
Dalam draft tersebut, terdapat salah satu pasal yang tengah menjadi kontroversi di kalangan masyarakat.
Yakni terkait pasal 219 yang mengatur soal penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden.
Draf RUU KUHP Pasal 219 diketahui mengatur seseorang yang dinilai menghina presiden dan wakil presiden dapat diancam 3,5 tahun penjara.
Bahkan, hukuman juga diperberat hingga 4,5 tahun penjara apabila hinaan tersebut dilayangkan lewat media sosial.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News