GenPI.co - Pengamat kebijakan publik Riant Nugroho mengungkap alasan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) Novel Baswedan dkk yang diselenggarakan KPK tidak bisa dibuka ke publik karena merupakan kebijakan lembaga.
"Jadi itu bukan kebijakan publik tapi kebijakan kelembagaan. Kebijakan dari organisasi yang melakukan tes," kata Riant dalam keterangannya, Selasa (14/6).
Kendati demikian, kata Riant, TWK bisa tergolong kebijakan publik namun hasil tesnya merupakan kebijakan kelembagaan.
Dia menyarankan agar pimpinan KPK mengirim surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan verifikasi ulang. Hal tersebut ditujukan untuk memeriksa TWK.
"Jadi publik tidak boleh melihatnya karena ini bukan ranah publik tapi ranah kelembagaan. Justru yang dilakukan adalah bagaimana dua organisasi ini belajar untuk bekerja sama menyelesaikan masalah publik," kata Riant.
Secara pribadi dia mengaku telah melakukan tes diri mengerjakan soal-soal TWK dan mendapatkan skor rendah karena tidak belajar terlebih dahulu.
"Kenapa rendah, karena itu berhubungan dengan isi ujian yang sejarah semua," katanya.
TWK, kata dia, semestinya dibuat berjenjang mulai dari SMP, SMA, mahasiswa, sarjana hingga pekerja. Bahkan, sampai ke tingkatan eselon di lembaga pemerintahan.
"Saya sangat yakin kalau misalnya pejabat eselon satu dan eselon dua tidak punya waktu untuk belajar buku sejarah berkenaan dengan TWK kemungkinan akan gagal. Bukan karena tidak NKRI, tapi tidak ingat jawabannya," kata dia. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News