GenPI.co - Penyidik senior Novel Baswedan kembali blak-blakan menyebut jika tes wawasan kebangsaan (TWK) bermula dari tudingan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut KPK disusupi Taliban.
Hal tersebut diungkapkan Novel Baswedan dalam acara talk show bertajuk 'Blak-blakan Bareng Novel Baswedan' di akun YouTube Public Virtue.
"Kami mengetahui bahwa ternyata yang memaksakan masuk itu Pak Firli Bahuri," ungkap Novel Baswedan dikutip GenPI.co, Minggu (20/6).
Novel Baswedan mengungkapkan, dalam pertemuan dengan pimpinan KPK lainnya, Mantan Kapolda Sumatera Selatan tersebut tidak mengistilahkannya dengan TWK, melainkan istilah assesmen psikologi TNI AD.
"Itu permintaannya Pak Firli sendiri, dan kemudian diminta agar, kenapa perlu dilakukan itu? Pak Firli mengatakan karena di KPK banyak Taliban. Jadi pertanyannya, kenapa Pak Firli ngomong gitu," beber Novel Baswedan.
Oleh sebab itu, Novel Baswedan membantah adanya isu Taliban di tubuh KPK. Bahkan, dia menyatakan pernyataan itu tidak benar, karena hanya menjadi isu liar yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang memang tidak suka dengan kerja-kerja KPK dalam memberantas korupsi.
"Jadi dia (Firli Bahuri, red) bungkus kebusukannya tadi untuk berbuat korupsi dengan cara seolah-olah mengatakan bahwa di KPK itu banyak radikalisme, mungkin. Saya lihat seperti itu, karena ketika bicara sekitar 2017-2016 awal mula disebutkan radikalisme, talibanisme, dan lain-lain," ungkap Novel Baswedan.
Seperti diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK sebagai satu syarat dalam alih status ASN.
Satu pegawai yang dinyatakan tidak lolos di antaranya Novel Baswedan. Bahkan, banyak pihak menduga TWK merupakan skenario memberangus pegawai KPK yang berintegritas dalam memberantas korupsi.
Apalagi sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK yang tak lulus.
"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," jelas Presiden Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).
Namun, belakangan pimpinan KPK menggelar pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB yang kemudian memutuskan 51 dari 75 pegawai KPK tersebut diberhentikan, lantaran dinilai memiliki rapor merah.
Sedangkan, 24 lainnya diminta untuk mengikuti pendidikan atau pembinaan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News