GenPI.co -
Polemik bangsa kembali mencuat terkait isu wacana presiden tiga periode makin gencar berembus.
Sebelumnya, presidential threshold atau ambang batas perolehan suara dari partai politik masih sebagai masalah demokrasi.
Pengamat Politik Paramadina, Hendri Satrio menilai isu-isu pelemahan demokrasi kian mengkhawatirkan.
Menurut dia, beberapa wacana tersebut harus segera diselesaikan dengan cerdas.
"Presidential threshold saja sudah tidak sesuai konstitusi, apalagi wacana presiden tiga periode," ucap Hendri kepada GenPI.co, Rabu (23/6/2021).
Hendri meminta kepada para pemegang kekuasan agar mengawasi adanya pasal selundupan terkait pelemahan demokrasi.
Hensat, sapaan akrabnya, mendadak menyebut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti agar lebih kuat mengawasi saat amandemen kelima UUD 1945 dilaksanakan.
"Saya izin kepada Pak La Nyalla dan anggota DPD untuk mengawasi amandemen kelima. Jangan sampai ada ayat-ayat selundupan, tuh," jelasnya.
Menurut Hensat, amandemen UUD 1945 berpotensi menjadi sarana atau alat untuk melemahkan demokrasi.
Selain itu, desakan dari kelompok luar terkait oligarki juga masih kencang menggempur demokrasi.
"Jangan sampai ini terjadi tentang wacana Presiden tiga periode, Pemilu 2024 yang diundur, hingga ayat-ayat selundupan," imbuhnya.(*)
GenPI.co -
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News