GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) diam-diam menyetujui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang.
Menurut Refly Harun, bargaining position Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko makin kuat jika berhasil menguasai Demokrat.
Bahkan Refly Harun mengatakan, bahwa Moeldoko memiliki kesempatan menjadi capres atau cawapres. Kendati demikian, menurutnya Jokowi juga masih mempertimbangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kalau boleh pilih, Jokowi tentunya lebih condong ke Moeldoko. Akan tetapi Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan PDIP jadi pertimbangan," jelas Refly Harun kepada GenPI.co, Minggu (27/6).
Namun, faktor penentunya adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Yasonna pasti akan lebih condong ke Mega dan PDIP ketimbang Jokowi. Mega tidak suka SBY, itu sudah pasti. Tapi belum tentu dia mendukung Moeldoko," ungkapnya.
"Megawati tidak ingin ada banyak tokoh kuat di sekitar Jokowi," sambungnya.
Sementara itu, melihat situasi ke depan, Jokowi diyakini sudah mulai merancang berbagai opsi untuk bisa lepas dari bayang-bayang Megawati.
Bahkan, pengamat politik Rizal Fadillah menilai Presiden Jokowi tak hanya memainkan politik dua kaki, tapi tiga kaki.
Pasalnya, menurut Rizal Fadillah, Presiden Jokowi selama ini membiarkan gerakan kelompok Seknas Jokowi Prabowo (JokPro) 2024 yang menggaungkan jabatan tiga periode.
"Membiarkan artinya mendukung kelompok yang mendorong tiga periode," kata Rizal Fadillah dalam keterangannya, Sabtu (26/6).
"Sebenarnya Jokowi memainkan tiga kaki soal pilpres. Kaki satunya lagi adalah mendukung Ganjar sebagai pesaing kubu Megawati (Prabowo-Puan) dan kubu pendukung Anies Baswedan," jelasnya.
Menurut Rizal Fadillah, pencitraan dan terbiasa bermain politik bohong sebagaimana yang mudah dibaca publik menyebabkan Jokowi tidak pernah memiliki pijakan satu.
"Jokowi akan mendukung apapun yang bisa mengamankan dirinya baik untuk terus berkuasa atau mengamankan diri dan keluarganya saat turun dari kekuasaan. Yang jelas Jokowi tak akan mendukung kelompok yang mendesak agar dia berhenti sebelum 2024," ujar Rizal Fadillah.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News