KPK Desak Pemprov DKI Buka Dana Bansos, Ferdinand: Panik Gak?

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemprov DKI Jakarta buka-bukaan mengenai pengeluaran dana bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi dan supervisi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Selasa (29/6).

"KPK harapkan ada keterbukaan sharing fakta lapangan dari rekan-rekan Pemprov DKI," ucap Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Dwi Aprillia Linda, Kamis (1/7).

BACA JUGA:  Rapor Merah Pembangunan dan Dana Bansos, Pengamat Bongkar Ini

Lembaga Antikorupsi tersebut ingin membuka semua data sebagai pertanggungjawaban Pemprov DKI mengeluarkan dana yang besar untuk bansos covid-19.

Menanggapi hal ini, Mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengatakan, bahwa tindakan yang dilakukan KPK untuk minta buka-bukaan data dinilai sudah tepat.

BACA JUGA:  Begini Modus Bupati Bandung Melakukan Korupsi Dana Bansos Covid

Tak hanya itu, Ferdinand kembali menyeret nama Novel Baswedan yang dinilai tak bekerja maksimal selama menjabat di KPK.

"Ini salah satu bukti bahwa @KPK_RI lebih baik setelah gerombolan Novel Baswedan tidak lagi memegang jabatan di KPK," cuit Ferdinand di akun Twitter-nya. Kamis (1/7)

Selain itu, pria berdarah Batak tersebut mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberikan rincian dana bansos DKI.

"Ayo Gubernur @aniesbaswedan beberkan secara rinci data Bansos DKI. Jangan pikir APBD DKI bisa kau buat semaumu seperti Dana Formula E itu," lanjutnya.

Ferdinand berharap desakan tersebut segera membuat Anies membuka data secepatnya.

"Panik nggak?" tutup Ferdinand. (*)