GenPI.co - Anggota Fraksi Demokrat Sartono Hutomo tak diberi waktu interupsi saat Rapat Paripurna.
Dalam rapat tersebut dia ingin menyoroti dibukanya jalur masuk dari luar negeri ke Indonesia saat pemerintah melakukan PPKM darurat.
“Kami mau interupsi, tapi tidak diperkanankan pimpinan sidang. Salah satu yang penting akan kami sampaikan adalah masalah ini,” kata Sartono Hutomo di DPR RI, Selasa (6/7).
Menurut politikus Partai Demokrat itu, kasus tersebut menjadi perbincangan di media, terutama media sosial.
“Terkait kasus masuknya TKA China di Sulawesi Selatan, lembaga-lembaga pemerintahan terkait malah saling lempar dan bukannya cepat merespons agar rakyat tenang dan paham,” kata Sartono.
Menurutnya, apa yang disampaikan Kemenhub sangat membingungkan.
Sebab, kemenhub mengatakan bukan kewenangannya untuk menutup gerbang internasional, sementara di sisi lain, Kemenlu mengaku tidak dapat mengambil kebijakan secara langsung.
“Kalau seperti ini terus, saling lempar tanggung jawab, bagaimana kita menjamin atau mencegah mutasi varian covid-19 lainnya ke Tanah Air? Sekarang saja sudah mengerikan,” paparnya.
Dia meminta pemerintah saling berkoordinasi untuk mengatasi covid-19 dan mengambil kebijakan.
‘’Kami minta, segeralah berkoordinasi tuh, Kemenlu dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Kemenkes, Kemenhub, dan Gugus Tugas Covid-19. Tutup dulu pintu-pintu kedatangan internasional agar kemungkinan buruk masuknya virus varian baru dapat dihindari,” tambahnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News