GenPI.co - Akademisi Politik Philipus Ngorang mengungkapkan bahwa kritik masyarakat kepada Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi.
Namun, kritik tersebut tentu harus berdasarkan argumen yang tepat.
"Kritik itu harus ada alasan yang kuat, apalagi kalau kritik itu disampaikan oleh kelompok intelektual, seperti akademisi dan mahasiswa," jelas Philipus Ngorang kepada GenPI.co, Rabu (7/7).
Philipus Ngorang pun mengambil contoh kritik terhadap Pemerintah Jokowi yang diunggah oleh BEM UI, Sabtu (26/6).
Dalam unggahan tersebut, BEM UI menyebutkan bahwa UU KPK dinilai melemahkan badan antirasuah itu.
"BEM UI itu harus tunjukkan bagian mana yang melemahkan," ungkapnya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu mengatakan jika pihak BEM UI tak bisa memaparkan argumen yang benar, kritik tersebut akan menjadi kosong.
"Mereka akhirnya hanya asal bunyi saja, hanya ikut-ikut saja," ujar Philipus Ngorang.
Philipus Ngorang memaparkan bahwa telaah atas sebuah kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, tak bisa jika suatu pihak hanya menyebutkan kelemahan dari sebuah kebijakan.
"Seharusnya mereka juga bisa menyebutkan apa saja yang menguatkan KPK dari UU KPK yang baru itu," paparnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News