GenPI.co - Pakar politik Rochendi memberikan pandangannya terkait perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli.
Pemerintah kini memberi nama peraturan tersebut menjadi PPKM Level 4.
Menurut Rochendi, pemerintah seharusnya bisa menjelaskan kepada masyarakat setiap kebijakan yang diterapkan.
“Harus diumumkan dulu. Ini bukan soal nama kebijakannya apa, tetapi bentuknya seperti apa,” ujarnya kepada GenPI.co, Kamis (22/7).
Rochendi menilai bahwa pemerintah tidak pernah memberikan kejelasan dan keterbukaan perihal kebijakan yang diambil.
“Hal itu sudah terjadi sejak awal pandemi dan akhirnya mengakibatkan dualisme antara Presiden Jokowi dengan Luhut,” ungkapnya.
Akademisi ilmu pemerintahan itu pun mempertanyakan penunjukkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang sempat memimpin penyelenggaraan PPKM Darurat.
Menurutnya, Luhut seharusnya mengurusi persoalan investasi saja dan membiarkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memimpin penyelenggaraan PPKM.
“Ini seharusnya berada di bawah Menko Polhukam dan Menko Kesra, bukan Menko Marves,” tuturnya.
Rochendi mengatakan bahwa istana seperti kebingungan menghadapi lonjakan kasus covid-19.
“Lalu, pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM dan lepas tangan saja tidak mau memberikan bantuan kepada masyarakat,” katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News