GenPI.co - Akademisi Ilmu Pemerintah Rochendi memberikan kritik terhadap penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang berganti nama menjadi PPKM Level 4.
Menurut Rochendi, semua kebijakan penanganan pandemi selalu diawali dengan tidak transparan, sehingga terlihat bahwa terjadi kekacauan.
"PPKM Darurat ditangani Luhut. Sekarang, PPKM Level 4 akhirnya langsung ditangani Presiden Jokowi. Ada apa ini?" ujar Rochendi kepada GenPI.co, Kamis (22/7).
Rochendi menyayangkan pemerintah yang tidak melakukan evaluasi sebelum memulai kebijakan baru.
"Belum dievaluasi, tapi sudah ada tambahan sampai tanggal 25 Juli. Ini rakyat bisa makin menjerit," ungkapnya.
Pakar politik itu memprediksi bahwa bisa saja terjadi kulminasi pembangkangan masyarakat kepada pemerintah.
Pasalnya, terlihat bahwa kebijakan PPKM Darurat sebelumnya dilakukan tanpa keseriusan.
"Buktinya, di tiap-tiap daerah penanganannya berbeda-beda. Hal itu berpotensi jadi blunder bagi pemerintah," tuturnya.
Selain itu, Rochendi meminta agar pemerintah bisa memberikan bantuan demi kelangsungan hidup masyarakat.
"Masyarakat berdiam diri di rumah itu tetap butuh biaya hidup dan makanan," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News