GenPI.co - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’addudin Djamal mengkritik Desain Survei Lingkungan Belajar (DSLB) dalam Asesmen Nasional (AN) untuk para guru dan kepala sekolah.
Seperti diketahui, AN adalah program pengganti Ujian Nasional (UN) untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan sekolah dasar dan menengah.
Survei tersebut diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) melalui situs surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id.
Menurut Illiza, survei itu berpotensi berbenturan dengan nilai kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika.
Selain itu, ketua DPP PPP tersebut menilai survei itu memuat pertanyaan yang tak relevan sebagai asesmen nasional.
“Para guru diharuskan menjawab dengan sangat tidak setuju, tidak setuju, cenderung setuju, dan sangat setuju,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/7).
Menurut Illiza, berbagai pertanyaan dalam survei tersebut dirasa mengganjal dan tak relevan. Contohnya, apakah laki-laki lebih perlu meraih pendidikan yang tinggi daripada perempuan.
“Kemudian, apakah di organisasi perempuan lebih baik berperan sebagai pendukung (wakil atau sekretaris) daripada menjadi ketua,” ungkapnya.
Selain terkait masalah gender, guru dan kepala sekolah juga diberikan pertanyaan menyangkut SARA.
Misalnya, apakah guru dan kepala sekolah akan lebih memilih calon siswa yang memiliki latar belakang suku atau etnis mayoritas.
Lalu, apakah guru dari etnis minoritas harus merasa bersyukur jika bisa mengajar di sekolah negeri.
“Ada juga pertanyaan apakah cara berpakaian sesuai aturan agama kelompok mayoritas seharusnya diwajibkan bagi warga sekolah,” tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News