Analisis Pakar Hukum: Yang Dilakukan Pemerintah, PDIP Tak Setuju

GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan mengungkapkan, bahwa untuk menjaga kewarasan demokrasi memang harus ada partai dan anggota DPR yang kritis terhadap kekuasaan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Refly Harun dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya.

Menurut pengamat politik ini, bahwa saat ini Partai Demokrat dan PKS yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

BACA JUGA:  Awas! Mengonsumsi Vitamin D Berlebihan Ternyata Sangat Berbahaya

"Coba bayangkan, kalau semua partai tunduk, satu kor semua setuju kepada pemerintahan, tidak ada lagi checks and balances," jelas Refly Harun dikutip GenPI.co, Selasa (27/7).

"Terima kasih kepada Demokrat yang menjalankan tugas itu bersama PKS, kalau PAN sih sudah jinak. Kalau PAN walaupun dia tidak mendapat kursi kekuasaan, selalu mengharap," sambungnya.

BACA JUGA:  Nanas Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Sangat Mengejutkan

Akademisi ini mengakui, bahwa Partai Demokrat saat ini merupakan salah satu partai yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

"Walaupun kita juga harus fair, bahwa ketika berkuasa, banyak juga yang harus dikritik dari Partai Demokrat. Jadi, nothing perfect. Itu hanya soal pembagian peran," ungkap Refly Harun.

BACA JUGA:  Politikus PDIP Berani Tunjuk Sponsor Demo, Seret Tokoh Terkenal

"Sama seperti ketika Demokrat berkuasa, PDIP yang paling getol mengkritik. Pokoknya, apa yang dilakukan pemerintah, PDIP tidak setuju. Dan itu memang perannya sebagai partai yang bersikap oposisional. Sama seperti Demokrat (saat ini)," lanjutnya.

Refly Harun mengungkapkan, sebuah kebijakan tidak bisa dikatakan baik semua atau buruk semua, pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya.

Bedanya pemerintah atau oposisi adalah, kalau pemerintah akan mengungkapkan terus sisi baiknya. Mereka tahu sisi buruknya.

Sementara, kalau partai oposisi, dia tahu ada hal baik dari pemerintah. Tapi dia berkonsentrasi memperbaiki yang buruknya.

"Ini adalah sesuatu pembagian peran yang menurut saya indah-indah saja. Kalau menggunakan kata-kata keras seperti saling mengancam dan lain sebagainya, itu biasalah dalam dinamika demokrasi," beber Refly Harun.

"Yang penting adalah jangan saling mengadukan, jangan main adu mengadu, atau kriminal mengkriminalkan apalagi ada pertikaian fisik dan merusak properti," pungkasnya.(*)