GenPI.co - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyoroti pemerintah yang menganggarkan Rp 2,4 triliun untuk pengadaan laptop pelajar buatan dalam negeri.
Seperti diketahui, sebanyak 240.000 unit akan dijual sebagai bagian dari program digitalisasi sekolah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Dengan begitu, artinya 1 unit laptop pelajar tersebut berkisar Rp 10 jutaan. Padahal, spesifikasi dari laptop tersebut jauh di bawah harga yang dijual.
“Pemerintah senangnya mengulangi kesalahan yang sama. Padahal, kita sudah dikejutkan dengan mega korupsi bansos covid-19 di tahun lalu,” ujar Herzaky Mahendra Putra kepada GenPI.co, Sabtu (31/7).
Menurutnya, pemerintah tidak perlu melakukan proyek pengadaan pada saat ini. Sebab, tahun lalu sudah pernah terjadi tindakanan koruptif yang dilakukan oleh salah satu menteri yakni Juliari P Batubara.
“Saran kami, sebaiknya dikaji kembali proyek pengadaan ini. Jika memang dirasa sangat diperlukan, pastikan kalau harga per unitnya wajar alias sesuai dengan harga pasar,” katanya.
Oleh sebab itu, dirinya meminta agar pemerintah tidak memainkan gelembung harga di tengah pandemi covid-19 yang sedang menyusahkan seperti saat ini.
“Hina dan sangat menjijikkan jika masih ada pejabat pemerintah yang mencoba mencari cuan di tengah pandemi,” ujarnya.
“Kasihan rakyat yang terus menderita karena perilaku memalukan dari para pejabat pemerintah yang seperti ini,” tandas Herzaky.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News