GenPI.co - Politikus PKS Mardani Ali Sera mempertanyakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperbaiki dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diketahui, Jokowi berkali-kali mengucapkan ingin memperkuat KPK. Bahkan, dirinya juga sempat mengaku ingin menambahkan 1000 penyidik kepada lembaga antirasuah tersebut.
Kendati demikian, Jokowi tak melanjutkan keinginannya saat 75 pegawai berintegritas terancam dipecat karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang malaadministrasi.
“Tidak ada kah keinginan dari Pak Jokowi untuk menunjukkan ketidaksetujuannya atas TWK seperti yang pernah beliau sampaikan?” ujar Mardani Ali Sera dalam akun Twitter-nya dan GenPI.co telah diizinkan mengutip, Kamis (5/8).
Menurut Mardani Ali Sera, Jokowi harus turun tangan untuk menyelesaikan pasalah tersebut agar KPK bisa fokus pada agenda pemberantasan korupsi. Terlebih lagi di masa pandemi covid-19.
“Kepemimpinan yang kuat harus bisa mensinergikan. Selain memberi perintah, pemimpin juga harus mampu menjembatani dan menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.
Tidak hanya itu, dirinya juga menyoroti KPK yang tak juga melaksanakan rekomendasi dan usulan Ombudsman untuk mengalishstatuskan 75 pegawai yang tak lolos TWK.
“Jangan sampai timbul kesan KPK tengah mengulur waktu untuk melakukan tindakan korektif ini,” imbuhnya.
Terlebih lagi, menurutnya masih ada permasalahan tertib hukum dan etika antar lembaga.
“Apakah rekomendasi dari Ombudsman akan di jalani? Atau berakhir seperti instruksi presiden yang pernah dihiraukan? Kita perlu mengawal ini hingga tuntas,” katanya.
Menurutnya, sebagai penegak hukum, KPK mesti patuh terhadap hukum dan tidak boleh memilih-milih hukum untuk ditaati.
“Karena hukum merupakan semua peraturan perundang-undangan dan lebih jauh, agar bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat,” tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News