Polemik Formula E Makin Panas, Pengamat Bongkar Jejak Anies

GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS merespons soal polemik batalnya gelaran Formula E yang makin panas.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri telah mengatakan penganggaran dan pembayaran kewajiban tahap 2 tahun 2020 telah dihentikan. 
 
Hal itu menyusul penundaan balapan di beberapa kota penyelenggara, termasuk DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, Fernando blak-blakan membongkar jejak hitam lain Anies Baswedan dalam penggunaan dana APBD.

BACA JUGA:  Covid-19 di Jakarta Melonjak, Eks PSI Singgung Dana Formula E

"Penggunaan APBD di bawah komando Anies kurang cermat dan tidak ada skala prioritas untuk kepentingan masyarakat," kata Fernando kepada GenPI.co, Senin (9/8).

Fernando lantas membongkar sejumlah pengelolaan anggaran APBD yang dinilai kurang cermat.

BACA JUGA:  Soroti Dana Formula E, Pengamat: Anies Bisa Diseret KPK

Misalnya, anggaran bambu getah-getih, pengadaan bunga plastik, kelebihan gaji PNS, hingga Formula E.

Fernando lantas mempertanyakan dana fantastis Formula E, yang sebenarnya sekarang sangat dibutuhkan masyarakat Jakarta di tengah pandemic Covid-19.

BACA JUGA:  Ayo KPK, Periksa Anies Baswedan Kasus Formula E

"Sebaiknya, DPRD DKI Jakarta lebih serius lagi dan lebih tegas melakukan fungsi pengawasan terhadap anggaran yang diajukan Anies," katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah DKI Jakarta telah membayar Rp560 miliar sebagai commitmen fee.

Adapun, rinciannya ialah Rp 360 miliar commitmen fee untuk 2020 dan Rp 200 miliar untuk 2021.

Sementara itu, FIA telah merilis kalender Formula E pada 2022.

Dalam 16 seri balapan, tidak ada kota Jakarta di dalamnya. 
 
Namun, pada seri ke 9 belum ditetapkan mana kota yang menjadi tuan rumahnya.(*)