GenPI.co - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang fokus dalam menangani permasalahan kesehatan di situasi pandemi covid-19.
Selain itu, Jokowi juga menekankan pembangunan infrastruktur dan ekonomi sebagai prioritas utama.
Fatia menjelaskan, pidato tersebut seolah tidak memperhatikan kondisi belakangan yang carut marut dalam penanganan pandemi serta ambivalensi menggenjot infrastruktur yang berpotensi merugikan lingkungan.
"Pidato Kenegaraan Jokowi semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memperdulikan hak asasi manusia," katanya dalam keterangan GenPI.co peroleh, Senin (16/8).
Pasalnya, melihat rekam jejak selama setahun terakhir, langkah penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu bahkan tidak pernah dimulai.
Dia menjelaskan, hal tersebut diperparah dengan situasi baru-baru ini yang mana Jokowi memberikan bintang jasa kepada Eurico Gueterres, seorang pelaku pelanggaran HAM berat.
"Kami menilai situasi HAM ke depan tak akan kunjung membaik. Sebab, praktik impunitas dan pengabaian HAM terus dijalankan," jelasnya.
Menurutnya, praktik pengabaian HAM ini kian masif terutama di masa pandemi covid-19.
"Alih-alih menangani pandemi secara serius dengan menggunakan pendekatan pemenuhan hak atas kesehatan dan pemenuhan pangan, pemerintah justru mengedepankan pemulihan ekonomi," jelasnya.
Baginya, pemerintah pusat bahkan membangkang dari amanat UU Kekarantinaan kesehatan.
Karena, UU mewajibkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar selama kondisi karantina wilayah.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News