GenPI.co - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini buka suara soal munculnya wacana Pemilu 2024 diundur ke 2027 akibat pandemi Covid-19.
Titi menyatakan bahwa Pemilu 2024 hanya dapat ditunda jika Pasal 7 UUD 1945 diamendemen terlebih dahulu.
Menurutnya, konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 sama sekali tidak membuka celah penundaan.
Ia juga menyebut Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa berlaku untuk situasi pengunduran waktu pemilu.
Pasal 8 ayat 3 diatur 'Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
Pasal ini menyebut selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
"Pengaturan yang saat ini berlaku tidak membuka celah adanya penundaan pemilu, kecuali kalau penundaan itu dengan cara mengamendemen Pasal 7 UUD NRI 1945," ucap Titi.
Dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Sebelumnya, Anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga telah menyatakan bahwa Pilpres dan Pileg serta pilkada serentak digelar pada 2024 sesuai ketentuan undang-undang.
Pernyataan itu disampaikan Dewa menanggapi bergulirnya isu pengunduran jadwal Pemilu 2024 baik Pilpres maupun Pileg hingga tahun 2027. (Antara/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News