GenPI.co - Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan pandangannya terkait wacana amandemen UUD 1945 untuk mengatur Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang sempat ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ray mempertanyakan hal apa yang membuat Presiden Jokowi tiba-tiba menyetujui hal tersebut.
“Pada 2019 dan 2020, presiden dengan tegas menyatakan tak ikut serta dalam rencana amandemen UUD 1945,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk “Siapa Butuh Amandemen?”, Minggu (22/8).
Menurutnya, tak ada perubahan signifikan dari partai politik yang setuju dan tidak setuju amandemen.
Ray mengatakan bahwa partai politik utama pendukung amandemen UUD 1945 adalah PDIP dan Gerindra.
“Parpol yang menolak adalah Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara itu, parpol lainnya belum jelas,” katanya.
Pendiri Lingkar Madani (Lima) itu menduga ada hubungan antara dukungan Presiden Jokowi atas amandemen dengan pertemuan sang kepala negara dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Diketahui, pertemuan itu terjadi sebelum Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021.
“Sebelum ada pertemuan antara pimpinan MPR dan Pak Jokowi, ada pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Itulah yang menjadi pertanyaan,” ungkapnya.
Namun, Ray memprediksi dukungan antara partai politik yang pro dan kontra dengan amandemen UUD 1945 akan seimbang.
“Hal itu akan menjadi persoalan, karena belum ada yang yakin DPD akan menolak rancangan tersebut,” tuturnya.
Selain itu, Ray juga meragukan substansi dari amandemen UUD 1945 dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebagai jawaban dari keresahan politik.
“Penting juga untuk dilihat apa implikasi langsung secara substantif dan teknis jika amandemennya benar-benar dilaksanakan, turunannya nanti akan seperti apa,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News