GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan ikut merespons perseteruan yang terjadi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat.
Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video di kanal YouTube Refly Harun, Rabu (25/8).
Refly Harun menilai, hal itu sudah biasa karena pada saat Partai Demokrat yang berkuasa, PDIP menjadi partai oposisi.
Begitu pula sebaliknya, kini ketika PDIP yang berkuasa Partai Demokrat lah yang menjadi oposisi pemerintah.
Perseteruan kali ini dimulai saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Pemilihan Umum (pemilu) 2009 ketika Susilo Bambang Yudhoyono yang naik sebagai presiden RI adalah curang.
Lalu, sebagai anggota Partai Demokrat pun menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa Hasto salah baca teks karena yang curang adalah Pemilu 2019.
Merespons hal tersebut, Refly Harun mengatakan bahwa Pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan kecurangan.
Akademisi itu pun mengatakan bahwa fenomena kekurangan dan kecurangan itu tidak bisa dibantah.
Menurut Refly Harun, curi-mencuri, ‘colong-menyolong’ dalam Pemilu adalah hal yang umum dan biasa dilakukan.
Bahkan, Refly Harun mengibaratkan sindir-menyindir antara PDIP dan Partai Demokrat seperti bus kota.
"Sesama bus kota dilarang saling mendahului, tapi kalau mereka nyupirnya ugal-ugalan enak juga untuk ditonton," jelas Refly Harun seraya bercanda.
Refly Harun pun membeberkan, jika ada yang bertanya mana yang lebih curang antara Pemilu 2009 atau 2019, Refly Harun mengatakan bahwa kecenderungannya curang semua.
"Jadi, kalau ditanya mana yang lebih curang Pemilu 2009 atau Pemilu 2019, saya mengatakan Pemilu itu kecenderungannya curang semua," ungkap Refly Harun.
Meski begitu, menurut Refly Harun, kecurangan itu tidak bisa main tunjuk dilakukan oleh satu partai saja.
"Semua berkontribusi terhadap kecurangan tersebut," ujar Refly Harun.
Bahkan menurut Refly Harun, bahwa kecurangan tersebut sudah seperti bahaya dari Pemilu-pemilu di era reformasi.
Oleh sebab itu, perlu sebuah penguatan dari sebuah kelembagaan yang mengurusi terkait pemilu.
Refly Harun juga mengungkapkan salah satu bentuk kecurangan yang terjadi di era kepemimpinan atau rezin Presiden Joko Widodo.
Kecurangan tersebut adalah kecurangan yang paling kentara, paling tidak demokratis, dan menghalangi orang untuk maju itu adalah penerapan Presidential Threshold.
"Penerapan Presidential Threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara itu adalah kecurangan yang paling nyata," pungkas Refly Harun.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News