Politikus PDIP Sentil Keras Pemerintah, Isinya Menohok

GenPI.co - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan aturan wajib PCR untuk syarat penerbangan dinilai merugikan masyarakat.

Sebab menurutnya, masyarakat terpaksa harus merogoh kocek yang dalam untuk membayar PCR.

"Bapak bisa hitung berapa warga Indonesia harus merogoh kocek setiap harus berangkat, dan berapa banyak orang yang keluar uang dalam ini?," ujar dia saat rapat dengan Dirjen Perhubungan Udara, Rabu (1/9/2021).

BACA JUGA:  Anggota DPR RI Sentil Keras Pemerintah Jokowi: Tak Sesuai Fakta

Tak hanya itu, politikus PDIP tersebut menuding adanya praktik bisnis di balik persyaratan PCR. 

Dia juga menyayangkan aturan perjalanan tersebut, yang mana negara dinilai berbisnis dan mencekik rakyat di tengah pandemi Covid-19.

BACA JUGA:  Pemerintah Beri Kabar Baik untuk Pekerja, ASN, dan Mahasiswa

"Mohon maaf kita negara membiarkan dalam kondisi seperti ini, ada bisnis mencekik rakyat, sepertinya kita tidak berdaya semua. Salah satu yang menyedot uang rakyat itu dari PCR ini naik pesawat terbang," imbuhnya.

Dia juga meminta Dirjen Udara untuk memberikan usulan yang lebih solutif terkait syarat PCR tersebut.

BACA JUGA:  Soal Kebocoran Data, Dave Laksono Minta Pemerintah Lakukan Ini

"Pasti bapak yang diajak bicara pemerintah soal ini. Jadi inilah yang orang bilang kita ini berbisnis dengan rakyat dengan kondisi seperti ini, ada kewenangan kita disitu," terang Lasarus.

Kendati demikian Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengeklaim telah menyampaikan komplain masyarakat terkait persyaratan PCR ini kepada Satgas Covid maupun Kemenkes.

Dia juga setuju dengan masukan Komisi V, bahwa PCR kurang praktis dan merugikan masyarakat sebagai syarat perjalanan udara.(*)