GenPI.co - Pertemuan Presiden Joko Widodo dan para elite partai politik koalisi dicurigai membahas isu penting. Pengamat menyebut ada dugaan misi amendemen UUD 1945.
Sebelumnya, Jokowi dua kali mengundang partai politik pendukung pemerintah ke Istana.
Partai-partai pemilik kursi di DPR RI diundang ke Istana pada Rabu (25/8). Sedangkan partai non-parlemen diundang pada Rabu (1/9).
Sejumlah elite parpol yang hadir mengklaim pertemuan hanya membahas soal pandemi.
Ada juga yang menyebut perbaikan ekonomi, dan pemindahan ibu kota negara.
Soal ini, pengamat politik dan pemerintahan dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, ikut buka suara.
Bawono menilai ada kemungkinan pertemuan dilakukan untuk merapatkan barisan koalisi jelang amendemen.
Dengan barisan parpol yang lengkap, pertemuan itu disebut bisa lebih dari sekadar membahas penanganan pandemi covid-19 dan pemindahan ibu kota negara.
"Presiden bisa jadi mengonsolidasikan partai-partai yang punya kursi bagaimana amandemen bisa direalisasikan, digolkan, termasuk PPHN," kata Bawono, Kamis (2/9).
Menurutnya, salah satu indikasi bahwa pertemuan itu terkait amendemen adalah penambahan anggota koalisi.
Menurutnya, Jokowi punya kepentingan di parlemen saat mengajak PAN bergabung.
Bawono menduga, posisi PAN sebagai suara cadangan Jokowi di parlemen.
Maklum, tak semua anggota koalisi menunjukkan respons positif tentang amandemen konstitusi.
"Mengajak PAN sebagai langkah antisipasi bila salah satu partai ada yang enggak ikut amendemen. Nasdem kan suaranya masih agak nolak," tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News