Suara Lantang Anggota DPR RI Mengejutkan: Presiden Bisa Bocor...

GenPI.co - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera blak-blakan menilai tersebarnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sertifikat vaksinasi corona Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan masalah besar.

Hal tersebut diungkapkan Politikus PKS itu dalam cuitan di akun Twitter miliknya. Dia menyebut NIK merupakan sesuatu yang pribadi dan seharusnya terlindungi.

"Pertama ini masalah besar. NIK itu sesuatu yang private dan perlu dilindungi. Menjadi bencana jika itu adalah NIK seorang Presiden. Kalau Presiden saja bisa bocor, walau perlu dicek, apalagi masyarakat biasa," jelas Mardani Ali Sera dikutip GenPI.co, Sabtu (4/9).

BACA JUGA:  4 Zodiak Borong Keberuntungan, Rezeki Masuk Rekening, Asmara Hot

Mardani Ali Sera menilai, bahwa kondisi ini membuktikan Indonesia memerlukan aturan terkait perlidungan data pribadi.

Dia menyebut migrasi data di era digital harus diikuti dengan penguatan keamanan digital.

BACA JUGA:  Pisang Rebus Khasiatnya Sangat Mencengangkan, Bikin Terbelalak

"Kian perlu Perlindungan Data Pribadi. Migrasi ke era digital mesti diikuti dengan penguatan sekuriti digital, mesti diselidiki dengan seksama apa yang terjadi dan siapa pihak yang bertanggung jawab," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani Aher membeber, kebocoran NIK hingga sertifikat vaksinasi Jokowi menjadi bukti tak ada jaminan keamanan terhadap data warga.

BACA JUGA:  Kocok Buah Sawo Campur Madu Wow Banget, Khasiatnya Cespleng

"Ini bisa menjadi bukti bahwa data dalam aplikasi yang dibuat pemerintah tidak jaminan keamanan 100 persen. Apalagi yang bocor ini adalah data seorang kepala negara yang sekaligus juga kepala pemerintahan," jelas Netty Prasetiyani Aher kepada wartawan, Jumat (3/9).

"Data sekelas kepala negara yang harusnya sangat terlindungi kerahasiaannya itu saja bisa bocor apalagi data rakyat biasa," sambungnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut beredarnya data Jokowi bisa berbahaya ke depannya jika dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik.

Dia meminta Kementerian dan Lembaga terkait bertanggungjawab menyelesaikan persoalan ini.

"Kementerian/Lembaga yang menjadi PIC-nya harus menyelesaikan masalah ini, jangan justru saling lempar tanggung jawab. Saya juga khawatir kebocoran data ini akan menurunkan minat masyarakat terhadap aplikasi PeduliLindungi dan sejenisnya," kata Netty Prasetiyani Aher.(*)