GenPI.co - Sertifikat vaksin yang diberlakukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya DKI Jakarta dapat mempersulit pemulihan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni.
"Kita sepakat bahwa dibutuhkan keseriusan dalam menangani persoalan pandemi covid-19 karena kita tidak ingin persoalan yang menimpa banyak kota di Indonesia baru-baru ini terulang lagi,” ujar Farouk di Jakarta, Kamis (2/9).
Farouk menyatakan bahwa penanganan yang diambil pun jangan sampai menimbulkan persoalan baru terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, perlu kebijakan yang kontekstual, realistis, dan mengikuti dinamika yang terjadi terkait virus covid-19 serta berbagai mutasinya.
"Ada hal-hal penting yang perlu dipahami oleh segenap pemegang kebijaksanaan di pusat maupun daerah agar penanganan pandemi Covid-19 tidak menjadi counterproductive dan mempunyai potensi berbiaya sangat mahal secara ekonomi dan sosial," kata Farouk.
Farouk menyatakan hal-hal yang perlu dilihat lebih jauh di antaranya, persoalan dari virus covid-19 , terkait efikasi atau daya lindung vaksin, kontroversi kewajiban vaksin dan kebijakan vaksinasi dari negara-negara besar yang diproyeksi mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun ini sebagai model.
"Munculnya varian delta dan kemungkinan varian-varian lainnya, hal ini mulai menimbulkan pertanyaan terkait apakah herd immunity bisa tercapai?" katanya.
Selain itu, kata Farouk, seharusnya ada vaksin-vaksin baru yang bisa berhadapan dengan varian-varian baru daripada penambahan dosis. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News