Kursi Ketum Golkar Airlangga Mulai Digoyang

GenPI.co - Kursi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mulai digoyong. Pasalnya, Pencapaian Golkar di Pemilu 2019 dianggap tak memuaskan.

Kader-kader Muda Partai Golkar yang mendesak pergantian kepemimpinan ini tergabung dalam Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG). Inisiator BPPG, Abdul Aziz, mengatakan di dalam BPPG terdapat perwakilan dari ormas-ormas Partai Golkar, yaitu perwakilan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Golkar, Gema Kosgoro, Gema MKGR, Baladika Karya Soksi, dan perwakilan dari Kosgoro.

BPPG memandang hasil Pemilu 2019 merupakan titik terendah Partai Golkar. Salah satu yang disorot adalah nihilnya perolehan kursi Golkar di DKI. BPPG menilai perlu pergantian kepemimpinan untuk membangkitkan Partai Golkar.

BACA JUGA: Isu KLB Makin Panas, Ketua PD Kritik SBY dan Hinca

Hari ini, BPPG akan mendeklarasikan dukungan ke Bambang Soesatyo agar maju sebagai calon ketum Golkar. Pria yang karib disapa Bamsoet itu dinilai punya kompetensi untuk membangkitkan partai berlambang pohon beringin itu.

"Setelah kita musyawarah atas nama BPPG dan bermufakat bahwa sebenarnya Mas Bambang satu-satunya sosok yang pantas di tengah keterpurukan partai saat ini," kata Abdul Aziz, Minggu (16/6/2019).

BPPG bakal menggelar deklarasi dukungan untuk Bamsoet siang ini, di Jakarta. Namun soal lokasi deklarasi masih ditutup rapat-rapat. Soal waktu Musyawarah Nasional sebagai ajang berlaganya calon ketum, Abdul Aziz memandang tak perlu terpaku pada bulan Oktober, waktu rutin Golkar menggelar Munas. 

Dia menilai, selama 2019, pelaksanaan Munas padai rentang waktu Juni-Desember nanti sebagai waktu yang sah. Tentu dia berharap pelaksanaan Munas dipercepat demi kemaslahatan partai.

"Akan kita dorong karena satu Golkar sedang dalam kondisi kritis," ujarnya.

Golkar meraih 12,31% suara di Pemilu 2019. Hasil ini menempatkan Golkar sebagai dengan perolehan suara terbanyak urutan ketiga. Meski demikian, secara kursi DPR, Golkar merupakan partai pemilik kursi terbanyak nomor dua setelah PDIP.