GenPI.co - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blak-blakan menegaskan, bahwa kudeta Partai Demokrat oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko akan menjadi catatan dalam sejarah partainya.
Hal tersebut diungkapkan AHY saat menyampaikan pidato dalam acara 'Dua Dekade Partai Demokrat' secara virtual, Kamis (9/9).
Menurut AHY, bahwa Partai Demokrat telah menjadi korban praktik-praktik politik yang melabrak nilai dan norma demokrasi yang beretika, bermoral, dan berkeadaban.
"Kami masih ingat peristiwa yang kami hadapi di awal tahun ini. Sebuah insiden yang selamanya akan tercatat dalam sejarah Partai Demokrat," tegas AHY.
"Yaitu munculnya upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa, melalui KLB ilegal dan inkonstitusional, yang dilakukan oleh oknum kekuasaan," sambungnya dengan suara lantang.
AHY pun menyebutkan, oknum tersebut tidak lagi malu-malu menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang dimilikinya, dengan segala cara.
Termasuk politik fitnah, serangan hoaks, dan kampanye gelap ingin merampas sesuatu yang bukan menjadi haknya.
AHY mengungkapkan, melalui peringatan dua dekade Partai Demokrat itu, isu Kudeta Demokrat penting untuk kembali diingat karena tindakan tersebut dinilainya sebagai tindakan tercela dan melawan hukum.
Sebab, Kudeta Partai Demokrat menurut AHY, bukan hanya mengancam kedaulatan, eksistensi, dan kehormatan partainya, tetapi juga merusak kehidupan demokrasi di Indonesia.
"Kami bersyukur atas simpati dan dukungan publik yang semakin hari semakin besar, bagaikan bola salju," tegasnya.
Tak hanya itu, AHY juga mengapresiasi pemerintah yang telah mendudukkan perkara tersebut secara objektif, sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Namun, menurut AHY, sampai dengan hari ini, upaya untuk merampas Partai Demokrat masih berjalan.
Setelah keputusan Kemenkumham mengenai penolakan terhadap segala hasil KLB ilegal Deli Serdang, para perusak demokrasi masih berupaya untuk menggugat dan membatalkan keputusan pemerintah melalui jalur PTUN.
"Termasuk kemungkinan judicial review melalui Mahkamah Agung," ujar AHY.
Oleh sebab itu, AHY meminta agar seluruh kader untuk tetap waspada. Karena yang diperjuangkan bukanlah sekadar kekuasaan, melainkan tegaknya kebenaran dan keadilan termasuk hukum di negeri ini.
"Mari benar-benar kita ikuti, kawal, dan awasi semua tahapan proses hukum yang tengah berjalan ini," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News