GenPI.co - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengebrak dengan pernyataan penolakan terhadap presidential threshold (PT) 20 persen yang berlaku saat ini.
Dia bahkan mengajak sejumlah aktivis untuk merapatkan barisan untuk menyuarakan penolakan tersebut.
Mereka antara lain Rizal Ramli, Bivitri Susanti, Rocky Gerung, Haris Azhar, Hadar Gumay, dan Effendi Ghazali.
"Itu hanya menjadikan demokrasi kita menjadi demokrasi kriminal atau demokrasi jual beli," ujar Refly di kanal YouTube pribadinya yang diunggah Selasa(14/9).
Bahkan dia meminta pembatasan tersebut ditiadakan saja dan menjadi nol persen.
Refly kemudian membeber dasar argumentasinya. Menurut dia, Presidential Threshold 20 persen membuat demokrasi dikungkung oleh kekuatan uang.
Sistem tersebut membuat hanya oligarki dan elite politik yang memiliki kekuatan finansial saja yang bisa terus berkuasa.
Padahal menurutnya, tujuan dari pemilihan presiden secara langsung adalah ga banyak calon presiden yang muncul.
Dengan ketiadaan ambang batas, setiap partai politik peserta pemilu diberikan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Dia menegaskan bahwa pemufakatan jahat demokrasi harus ditolak.
“Di mana pemilu hanya berlangsung di antara para elite-elite atau oligarki politik yang berkuasa saja," kata Refly Harun.(JPNN/GenPI)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News